Massa Geruduk Kantor Disdik dan BPMPD Cianjur

0
212

CIANJUR, patas.id – Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (15 Desember 2016).

Dalam aksinya massa menuntut pejabat di Dinas Pendidikan, mulai dari kadis, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi untuk menemui dan berdiskusi soal transparansi anggaran.

Tidak hanya di Disdik, aksi juga dilakukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Cianjur. Di sana juga diduga ada tindak korupsi atas proyek pengadaan buletin seperti halnya yang terjadi di Disdik.

Koordinator Aksi, Galih ‎Widyaswara, mengatakan, dana yang mengalir untuk pembuatan pengadaan buletin dari dua OPD tersebut mencapai Rp 2,9 miliar.

“Dari Disdik sekitar Rp 1,459 miliar dan BPMPD juga lebih kurang Rp 1,5 miliar,” kata dia saat diwawancarai di sela aksi.

Menurutnya, ‎dengan nilai tersebut pengadaan buletin hanya dilakukan selama 3 bulan. Namun, hingga saat ini, pihaknya mempertanyakan bukti dari buletin yang dibuat.

“Kami minta buktinya seperti apa. Tapi para pejabat di OPD tersebut selalu mengelak dan menghindar. Nilainya juga sangat besar untuk pengadaan buletin selama itu. Ada indikasi dugaan korupsi dalam proyek ini,” kata dia.

Sayangnya, aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB tersebut tak mendapatkan hasil apapun. Pasalnya, seluruh pejabat di dua OPD tidak berada di tempatnya.

Rencananya, pekan depan, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak dan meminta adanya transparansi dari dua OPD tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Cecep Alamsyah, mengatakan, pengadaan jurnal atau buletin tersebut sudah sesuai dengan aturan. Di samping itu, nilai proyeknya pun sebanding dengan realiasasi.

“Tidak ada kesalahan atau penyelewengan. Pengadaan juga dilelangkan secara terbuka. Segala sesuatunya sudah ada dalam RAB-nya,” kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurutnya, aksi tersebut juga tidak diberitahukan sebelumnya kepada dia. Sehingga saat ada aksi, para pejabat sedang bertugas di luar kantor. Jika ada pemberitahuan, lanjut dia, pihaknya siap berdiskusi dengan massa.

“Sekarang saya sedang di Bandung, karena tak ada pemberitahuan. Kalau mau diskusi ya silakan, kami siap. Kita buktikan dengan data,” kata dia.

Senada, Kepala BPMPD Kabupaten Cianjur, Yeyen Rohyanda, mengatakan, ‎pengadaan sudah melalui proses lelang. Jika keberatan atau ada dugaan kesalahan atau penyelewengan bisa dipertanyakan pada pihak yang berwenang. Selain itu, pihaknya juga siap untuk beraudiensi dengan berdasarkan pada bukti-bukti.

“Yang lelang bukan kami, tapi badan lelang. Dibuka secara umum, dan diikuti beberapa pihak. Semuanya sesuai, tak ada permainan dan penyelewenangan dalam pengadaannya. Pengadaannya juga sudah diperiksa, dan memang sesuai,” tutupnya.(isl)

Comments

comments