Tahun Ini Kejari Cianjur Proses 7 Kasus Tipikor

0
237

CIANJUR, patas.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur menyatakan untuk tahun ini ada 7 kasus tindak pidana korupsi yang diproses. Empat di antaranya sudah masuk ke persidangan, tiga lainnya masih proses hukum.

Kepala Kejari Cianjur, Heru Widarmoko, mengatakan, tindak pindana korupsi yang masuk perkara dan proses hukum terdiri dari enam perkara bansos di instansi pemerintahan dan dua lainnya merupakan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“‎Satu kasus lainnya ada dari BUMD. Anggaran yang diselewengkan bervariatif, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.”

Menurut Heru, empat di antara kasus tripikor tersebut termasuk penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Naringgul dan Desa Neglasari yang merupakan tunggakan di tahun lalu, sementara tiga lainnya merupakan aturan yang berjalan di tahun ini. “Yang tiga masih proses sebab adanya pra peradilan serta penolakan. Di smping itu ada yang mengajukan banding sehingga prosesnya cukup lama,” kata dia.

Selain di instansi pemerintahan, saat ini pemerintah desa rentan menjadi penyalahguna anggaran. Ketidakpahaman menjadi faktor utama kesalahan yang dapat berujung pada pidana tersebut. “‎Ini yang jadi permasalahan, mereka tak paham. Makanya dalam penyidikan pun dibagi dalam dua kategori, disengaja dan tak disengaja,” jelas Heru.

Cara untuk membedakan antara penyalahgunaan yang sengaja dan tidak disengaja oleh para kepala desa dilihat dari administrasi keuangan dan penyusunannya. “Harus akuntabel, transparan, dan efektif. Kalau itu tidak ada maka patut dipertanyakan. Dan yang disengaja atau tidak pun terlihat di sana.”

Untuk mengantisipasi meningkatnya penyalahgunaan anggaran di desa, pihaknya akan melakukan pelatihan dan sosialisasi. Dengan begitu diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan. “Agenda di tahun depan seperti itu. Bekerja sama dengan semua lini. Tapi diharapkan Pemkab juga terlibat sebab mereka yang membina.”

Di samping itu, untuk instansi pemerintah, Kejari bakal rutin berkoordinasi dan mengecek. Bahkan beberapa waktu lalu ada pemeriksaan terkait ‎dugaan penyalahgunaan bansos.

“Kami di sini berperan untuk menyelamatkan aset, supaya tak ada kerugian negara dan ke depan pembangunan bisa berlanjut.”

‎Heru menambahkan, untuk pemberantasan korupsi para penegak hukum mesti memiliki kebersihan hati dan profesional. “Hal itu juga yang ditekankan supaya pemerantasan bisa maksimal dan berpedoman pada aturan,” tuturnya. (isl)‎

Comments

comments