Anggota DPRD Bersuara Soal Pemekaran Wilayah

0
259
The twelwth @dailyshoot assignment was about signs. These yellow signss indicate hiking trails and can be found all over Switzerland.

CIANJUR, patas.id – DPRD Kabupaten Cianjur menilai pemekaran belum layak dilakukan. Pasalnya capaian dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum merata di setiap wilayah di Cianjur.

Hal itu‎ diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Ade Sobari. Menurutnya, realisasi pendapatan pajak Cianjur di 2016 hanya sebesar Rp 133 miliar, nilai yang masih kecil untuk wilayah dengan potensi yang besar. “Kalau dipecah, PAD untuk wilayah tertentu akan sangat minim,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (6 Februari 2017).

Menurut Ade, potensi pajak Cianjur berasal dari wilayah Cianjur utara yang meliputi Cibeber, Gekbrong, Cianjur, Ciranjang, Cikalongkulon, dan wilayah lainnya di perkotaan.

“Jika wilayah tersebut dimekarkan, maka wilayah lainnya akan mati. Potensi PAD pajak yang minim itu akan semakin rendah. Padahal, besaran gelontoran dana dari pemerintah pusat berdasarkan penilaian dari capaian pajak.”

Ade yang juga Ketua Fraksi Partai Hanura menambahkan bahwa urusan Daerah Otonomi Baru bukan hanya faktor wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga hal-hal lain yang menunjang pembangunan, salah satunya PAD dari sektor pajak. “Ketika PAD tak stabil maka hasilnya akan sama saja, pembangunan bakal lambat.”

Menurutnya, alih-alih melakukan pemekaran, seluruh pihak mestinya memberikan solusi dan dukungan agar pemerintah bekerja pada jalurnya dan potensi PAD bisa meningkat upaya pembangunan lebih cepat serta merata. “Ini kepentingan segelintir orang, karena pada kenyataannya banyak warga yang tidak bersuara. Tapi ini juga harus jadi perhatian pemerintah agar inovatif dan melakukan pemerataan pembangunan,” tandasnya. (isl)

Comments

comments