Penyertaan Modal Perumdam Tirta Mukri Ditunda

0
213

CIANJUR, patas.id – ‎Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Perumdam Tirta Mukti resmi ditunda untuk dibahas kembali pada pembahasan Raperda tahun depan.

Hal itu terungkap setelah Sidang Paripurna Penetapan Raperda, Rabu (21 Desember 2016) malam. Penyertaan modal menjadi satu-satunya Raperda yang ditunda, sementara dua Raperda lainnya ditetapkan menjadi Perda.

Dua Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda ialah Perda tenta‎ng Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Penyelenggaraan Pariwisata serta Perda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dadang Sutarmo, juru bicara Pansus Raperda DPRD Kabupaten Cianjur dalam laporannya, menyampaikan, bahwa ditundanya Raperda tentang Penyertaan Modal Perumdam Tirta Mukti dikarenakan adanya persyaratan yang belum terpenuhi.

“‎Untuk bisa mendapatkan penyertaan modal ada tiga syarat, yakni APBD diperkirakan surplus, telah disusunnya pengelolaan investasi dengan pertimbangan dan persetujuan bupati, serta telah ada analisis investasi. Dari ketiga poin tersebut ada beberapa poin yang tak terpenuhi.”

Dadang menuturkan, Raperda tentang Penyertaan Modal akan ditunda untuk dibahas di tahun depan. “Kami tunda untuk 2017,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pada Perda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan Perubahan atas Perda Nomor 1/2016, dilakukan sejumlah penyesuaian.‎

“Ada beberapa pasal yang dihapus‎, dan pasal lainnya diubah sesuai dengan kondisi dan aturan yang sekarang guna mengikat pemilik menara telekomuniksi dan menambah PAD dari retribusinya.”

Perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Penyelenggaraan Pariwisata, menurut Dadang, ‎mendapatkan pengubahan judul dan isi, karena Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda) juga turut dimasukan dalam Perda tersebut. “Awalnya judul hanya Penyelenggaraan Pariwisata, namun ditambah dengan Ripda.”

Menurut Dadang, Perda tersebut dianggap perlu karena adanya rencana pemerintah daerah dalam meningkatkan dan membangun sektor pariwisata. Cianjur sebagai wisata pangan mandiri telah menjadi target Pemkab hingga 2025.

“Semangat itu harus didukung dengan regulasi, tidak hanya penguatan dari segi hukum dan segi anggaran untuk memba‎ngun sarana dan prasarana yang ideal.”

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar menyatakan bahwa pembahasan ketiga Raperda tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat, serta Raperda yang ditetapkan jadi Perda bisa diimplementasikan dengan maksimal. “Saya apresiasi kinerja dari Pansus dan eksekutif yang terlibat, diharapkan ini bisa mendukung penyelenggaraan pembangunan di Cianjur,” komentarnya. (isl)‎

Comments

comments