Hampir Setengah Penduduk Cianjur Masuk Kategori Miskin

0
269

CIANJUR, patas.id – Hampir setengah penduduk di Kabupaten Cianjur dinyatakan miskin. Upaya peningkatan kesejahteraan pun dilakukan untuk menekan jumlah warga miskin di Kota Santri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo berdasarkan data yang didapat dari penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Menurutnya, ada sekitar 1 juta penerima KIS di Cianjur, ditambah dengan 51 ribu warga yang terdaftar di Jamkesda.

“Kalau dibandingkan, jumlah penerima KIS dan Jamkesda sekitar 1.o51 ribu jiwa, sementara penduduk Cianjur sekitar 2,3 juta jiwa. Berarti hampir 50 persen penduduk Cianjur itu masuk dalam kategori miskin,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (24 Juli 2017).

Meski begitu, Sapturo menegaskan bahwa terdapat perbedaan data kemiskinan antar instansi di Cianjur, pasalnya kategori miskin di setiap dinas masih berbeda satu sama lainnya.

“Kalau di Dinsos kan kriterianya lantai dari tanah, penghasilan, dan kriteria lainnya jelas untuk warga miskin itu seperti apa. Tapi di dinas lain kriterianya berbeda. Namun angkanya memang tidak terlalu jauh, meskipun ada perbedaan.”

Sapturo menambahkan, DPRD berupaya melakukan sinkronisasi data di setiap instansi. “Sudah ada pertemuan di Cipanas terkait data tersebut. Namun butuh proses agar ada satu pandangan untuk kriteria yang berujung pada satu data,” ujarnya.

Selain urusan data, Sapturo menilai Pemkab perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, seperti bantuan modal bagi yang masih mampu bekerja sementara yang jompo dan sudah tidak mampu lagi berusaha, diberi bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pemkab dan Baznas kan sudah punya program, tinggal dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan di samping fokus pada sinkronisasi data.”

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Sumitra, mengakui data warga miskin di Kota Santri lebih dari satu juta jiwa, dimana jika dihitung per keluarga, angkanya sebanyak 304 ribu keluarga.

“Hitungannya dari KIS. Data itu pun kami dapat dari BPS (Badan Pusat Statistik). Jika satu keluarga minimal 3 sampai 4 orang, maka angka hitungan per orangnnya lebih dari 1 juta jiwa.”

Namun Sumitra menambahkan bahwa selama ini upaya Pemkab dalam menekan jumlah warga miskin sudah ada. Bahkan seharusnya setelah ada bantuan, perlu ada verifikasi per enam bulan terhadap jumlah warga miskin.

“Bantuan dari PKH, KIS, dan lainnya sudah ada. Tapi laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang membuat jumlah warga miskinnya ternyata sampai sebanyak itu. Kami pastinya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments