Rekomendasi Pengadaan Ambulans Tingkat Desa Timbulkan Polemik

0
682

CIANJUR, patas.id – Rekomendasi pengadaan ambulans di tingkat desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur menimbulkan polemik karena dinilai menabrak aturan. Apalagi dengan munculnya penawaran dari PT Duta Cendana Adimandiri (DCA) yang dianggap penggiringan pembelian ambulans.

Pada 20 Februari 2017 lalu, DPMD mengeluarkan surat Nomor 14/184/DPMD yang bersifat penting, perihal pengadaan kendaraan operasional ambulans desa. Dalam surat rekomendasi pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa (APBDes) tersebut, terdapat 5 poin yang salah satunya pengadaan kendaraan operasional yang tercantum dalam e-katalog dengan harga mulai dari Rp 215 juta sampai Rp 270 juta per unit.

Keluarnya surat tersebut juga berbarengan dengan keluarnya penawaran dari Duta Cendana Adimandiri. Dalam penawaran tersebut tercantum regulasi yang mendasari pengadaan dan spesifikasi dari kendaraan yang disiapkan.

Saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (29 Maret 2017), Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cibeber, Elan Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya memang belum memiliki ambulans dan bakal melakukan pengadaan, namun adanya pemusatan pembelian di Setda Kabupaten Cianjur masih jadi ganjalan.

“Iya, kami memang mau beli, tapi kenapa belanjanya harus ditenderkan dan dipusatkan di barang dan jasa Kabupaten? Ini yang masih simpang-siur.”

Menurutnya, Pemerintah Desa harusnya diberi keleluasaan terkait pembelian dan jenis apa yang akan dibeli. Apalagi Dana Desa merupakan anggaran dari pusat, bukan dari daerah.

“Kami juga dapat penawaran dari salah satu dealer, seperti yang digiring ke sana. Padahal kan bisa saja kami cari ambulans dengan spesifikasi lebih bagus dan lebih murah. Namun yang masih jadi pertanyaan tetap di pemusatan pembelian,”¬†ujarnya.

Berbeda halnya dengan Cibadak, Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong, Irwan Kustiawan, mengatakan tidak akan melakukan pembelian ambulans tahun ini, sebab ada skala prioritas lain yang harus didahulukan. “Kami ke sarana dan prasarana yang lain, seperti Pustu dan lainnya. Kami juga belum terima rekomendasinya, tapi kalau informasi dari Kades lain ada,” tuturnya.

Sementara itu Kepala DPMD, Tedy Artiawan, mengatakan bahwa rekomendasi pengadaan kendaraan operasional yang dibiayai APBDes tersebut mengacu pada Paraturan Bupati Nomor 4/2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

“Ini sebatas rekomendasi bagi kepala desa, bagi yang mau silakan. Kalau ada skala prioritas lain tidak apa-apa. Apalagi kalau memang sudah punya, tidak perlu ada lagi.”

Tedy juga menegaskan bahwa dalam pengadaannya tidak ada penggiringan pada salah satu jenis, merek, ataupun perusahaan. Pihak Desa diberi keleluasaan memilih merek apa yang akan dibeli. “Penegasan itu kami sampaikan melalui surat rekomendasi kedua yang kami keluarkan pekan lalu. Memang belum disebar seluruhnya, rencananya hari ini akan dikeluarkan,” ucap dia.

Tidak hanya itu, mobil ambulans juga diharuskan berplat merah. Hal itu dilakukan supaya menjaga aset milik Desa, bukan menjadikan aset milik Pemkab.

“Ini yang perlu diluruskan, plat merah itu sebagai kekuatan aset desa, sebab dikhawatirkan ketika pejabat di desa sudah habis masanya, aset tersebut dibawa. Tapi kalau plat merah tidak mungkin bisa dibawa.”

Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (Ampuh), Yana Nurjaman, menuturkan, banyak yang dilanggar dalam pengadaan ambulans tersebut, salah satunya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

“Dalam aturan tersebut khusus pengadaan barang dan jasa di desa itu punya kewenangan sendiri, tidak bisa dikelola oleh Setda. Berarti kalau dijalankan dan dikelola Setda, ada aturan yang dibentur oleh DPMD.”

Menurutnya, DPMD hanya berwenang melakukan supervisi dan pengawasan, bukan mencampuri urusan pembelanjaan. “Kan sudah ada TPK, kenapa masih ada campur tangan, regulasinya jgua sudah jelas.” Selain itu, Yana menilai ada penggiringan pembelian ke salah satu produk kendaraan, sebab begitu surat keluar, muncul penawaran dari perusahaan tersebut.

“Ini juga yang jadi masalah, seolah-olah ada penggiringan untuk beli ke sana. Makanya ini harus dievaluasi, Dewan juga harus turun tangan milihat fenomena ini,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments