Sosialisasi Moratorium Akan Ditingkatkan

0
235

CIANJUR, patas.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten akan meningkatkan sosialisasi moratorium pemberangkatan TKI ke 21 negara di Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pemberangkatan TKI ilegal dari Cianjur.

Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinaskertrans Kabupaten Cianjur, Ahmad Ubaidillah, mengatakan bahwa sosialisasi terus dilakukan oleh pihaknya. Sayangnya, keterbatasan tenaga membuat sosialisasi belum merata. “Jadinya masih belum tersebar luas. Namun kami bekerjasama dengan pemerintah desa dalam menyosialisasikannya. Pasalnya, mereka yang bersentuhan langsung dengan warganya.”

Ubai menuturkan bahwa adanya moratorium berhasil menurunkan jumlah TKI yang berangkat setiap bulannya menjadi hanya 50 orang.‎ Jumlah tersebut sudah menurun drastis dibandingkan beberapa tahun lalu, terlebih sebelum keluarnya moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah.

“Sebelum 2010, sebulan bisa 1.200 TKI yang berangkat. Sekarang sudah sangat sedikit, karena tahu regulasi dan tidak mau menjadi korban kekerasan di sana, sebab melihat seringnnya kekerasan di pada TKI khususnya di sektor informal atau pembantu.”

Ubai mengatakan, mayoritas TKI yang mengalami perlakukan tidak menyenangkan dari majikannya ialah TKI yang tidak menempuh prosedur formal. Sementara mereka yang menajalani persyaratan prosedural untuk menjadi TKI jarang mendapatkan perlakuan tidak baik.

“Kalau yang resmi itu banyak kelebihannya, mulai dari asuransi, hingga jamainan lainnya. Sementara yang tidak resmi tentu di sana mereka juga kucing-kucingan dengan petugas, sebab tak ada identitas resmi. Visa yang dipakaipun untuk wisata, bukan untuk bekerja.”

Masih adanya TKI tidak resmi lantaran keberadaan sponsor ilegal yang menawarkan pembayaran jika ingin bekerja. Padahal, seharusnya calon TKI yang mengeluarkan uang untuk mengurus administrasi. Oleh karena itu, menurut Ubai mereka lebih tepat disebut korban trafficking. “Mereka dijual di sana kepada majikannya,” ujarnya.

Adanya oknum yang mengirim TKI ilegal, lanjut Ubai, adalah lantaran bayaran untuk seorang TKI ke timur tengah kini bisa mencapai Rp 60 juta. Nilai tersebut membuat orang tertarik untuk menjadi penyalur TKI ilegal. “Ini menggiurkan, makanya jadi banyak yang membuat jasa pemberangkatan ilegal. Padahal dari segi keamanan para TKI ini tidak terjamin, apalagi ketika ada kasus. Makanya lebih baik memilih jasa TKI yang resmi. Kami juga terus melakukan pendataan dan pemantauan untuk menekan keberadaan PJTKI ilegal ini. Warga sendiri yang harus memilih, dan jangan terbujuk bayaran tinggi sebelum bekerja atau akibatnya bisa fatal,” kata dia. (isl)

Comments

comments