Menara Telekomunikasi di Cianjur Akan Diverifikasi

0
233

CIANJUR, patas.id – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur, akan melakukan verifikasi data menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur. Hal itu dilakukan untuk memastikan menara-menara tersebut memiliki izin.

Kepala Bidang Informasi Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan BPPTPM Kabupaten Cianjur, Muzani Saleh, mengatakan, verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah adanya revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Komunikasi yang saat ini sedang diajukan di rapat Paripurna.

“Kalau sudah ditetapkan maka akan segera diverifikasi, berapa jumlah pastinya, dimana lokasi dan mana yang belum memiliki izin, supaya segera membuat izin atau ditertibkan,” ujarnya, Kamis (8 Desember 2016).

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur yang diterima dari setiap provider, terdapat 452 menara komunikasi di Cianjur. Ratusan menara tersebut berdiri sebelum dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), sehingga pengurusan izinnya dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim).

Menurut Muzani, menara telekomunikasi yang sudah berizin belum bisa dipastikan jumlahnya, pasalnya BPPTPM baru mendata yang izinnya diurus di perizinan. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Distarkim untuk melihat izin dari setiap menara telekomunikasi yang diproses di dinas tersebut.

“Tentu akan koordinasi, lihat IMB-nya, nanti disinkronkan dengan data kami. Setelah itu diverifikasi supaya bisa terlihat mana yang ternyata tak berizin. Ini upaya memaksimalkan potensi PAD.”

Sementara itu sebelumnya, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Cianjur, Sukastono, menyatakan potensi Pendapatan Daerah (PAD) dari retribusi menara komunikasi dapat mencapai Rp 1,4 miliar per tahun. Namun untuk menyerap kembali retribusi perlu adanya perubahan atau revisi Peraturan Daerah. (isl)

Comments

comments