Banyak Usaha Ternak Memperluas Produksi Tanpa Izin

0
251

CIANJUR, patas.id – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur mengaku belum pernah mengeluarkan izin usaha perluasan peternakan. Padahal beberapa perusahaan ternak terlaporkan memperluas produksinya.

Hal itu diungkapkan, Kepala Bidang Informasi Pendaftaran dan Pengaduan BPPTPM Kabupaten Cianjur, Muzani Saleh. ‎Dari 105 peternakan sapi, domba, dan unggas, tidak ada satupun yang melaporkan atau membuat izin perluasan usaha ternak. Padahal, menurut Muzani, perluasan ternak diatur dalam Permentan Nomor 404 Tahun 2002 yang mengatur tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

Dalam peraturan tersebut, salah satu poin penting yang perlu disoroti adalah para pemilik atau pengusaha yang bergerak di bidang peternakan wajib melapor ke badan perizinan per tiga bulan sekali. Di antaranya mengenai pengembangan perluasan usaha peternakan. Perluasan yang dimaksud adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.

“Beberapa peternakan diketahui melakukan perlua‎san, tapi mereka tak melapor atau membuat izin perluasannya. Padahal itu harus. Seperti halnya di Takokak, dimana sebelumnya hanya berapa ribu ekor, sekarang sudah bertambah. Bahkan rencananya akan membuka peternakan di derah lainnya. Tentu kami tidak izinkan sebelum yang sebelumny dituntaskan.”

Tidak hanya mengabaikan laporan, berdasarkan data BPPTPM, hanya 10 perusahaan dalam bentuk CV/PT yang berizin, sementara 105 perusahaan rakyat atau skala kecil yang tak berizin. Bahkan setelah diimbau awal 2016 lalu, seratusan perusahaan itu tak menunjukan itikad baik untuk mengurus izin.

“Sejak dilakukan pendataan dan pemberian imbauan melalui pemerintah desa, peternakan ini tak mengindahkan. Mayoritas dari mereka tetap berproduksi tanpa memproses izin.”

Muzani mengakui, pihaknya sejauh ini belum pernah melakukan langkah penertiban izin ternak, baik pengawasan perluasan dan penertiban terhadap perusahaan berizin atau yang tidak berizin. Kurangnya tenaga pengawas serta sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan lemahnya pengawasan perizinan. Meskipun begitu, tuturnya, pengawasan tak serta merta tanggung jawab penuh BPPTPM.

“Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur pun turut andil mengawasi usaha ternak, terutama peternakan rakyat. Imbauan agar pelaku usaha berizin resmi perlu dilakukan. Usaha ternak ayam di Cianjur kebanyakan tersebar di Kecamatan Mande dan Cianjur bagian selatan,” paparnya. (isl)

Comments

comments