Demokrat Jabar tak Akui Wawan sebagai Plt Ketua Demokrat Cianjur

0
288

CIANJUR, patas.id – Polemik kembali muncul di tubuh DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur. Kepemimpinan plt Ketua DPC Partai Demokrat, Wawan Setiawan tidak diakui dan dinilai tidak sah oleh DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

Komwasda DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman menegaskan, pencopotan Hedi Permadi Boy serta Gatot Subroto menyalahi aturan. Oleh karenanya DPD dengan tegas tidak mengakui kepemimpinan Plt yang baru. Selain itu, Surat kuasa (SK) yang ditandatangani oleh SBY dan Syariefudin Hasan sebagai landasan pengangkatan Plt tersebut juga dipertanyakan.

“Pencopotan Hedi itu menyalahi aturan, seharusnya tidak dilakukan karena tidak boleh ada pencopotan. SBY itu masih digugat, kami sedang menggugat jadi dengan sendirinya luntur semuanya. Tidak boleh mengeluarkan, aturanya karena masih dalam proses gugatan. Gugatan itu tertanggal 3 Maret 2017,” kata dia saat datang ke Cianjur, Rabu (15 Maret 2017).

Menurutnya, jika DPP mengaku mengacu pada persoalan Musancab yang dianggap ilegal, DPP seharusnya juga menindak DPC Kabupaten Subang terlebih dahulu, dibandingkan dengan Cianjur yang baru kemarin melaksanakannya.

“Ini ada apa, Subang dulu yang melaksanakan, baru Cianjur. Tapi, kenapa Subang aman-aman saja, sedangkan Cianjur langsung diganti. Ada apa ini?” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, jika Musancab digelar berdasarkan kewenangan DPD. Dalam instruksi Ketua Umum tentang Musancab itu memang tidak boleh, tetapi jika tak ada pemberitahuan. Selain itu, pengukuhan tersebut dilakukan untuk menghadapi verifikasi KPU.

“Ini kan juga instruksi dari Ketua Umum, dilakukan penataan di daerah. Pengukuhan ini juga salah satu upaya penataan menghadapi verifikasi KPU. Jadi yang kemarin itu legal dan sah,” tuturnya

Dia menyesalkan Sikap DPP yang bertindak sesuka hati, tanpa memikirkan mekanisme partai yang seharusnya ditempuh. Dia mempertanyakan kapasitas Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berani memberikan keputusan tersebut, mengingat statusnya dalam gugatan yang menekankan untuk tidak melakukan pencopotan ataupun perubahan dalam struktural partai.

Adapun kemungkinan keputusan tersebut tidak dalam sepengetahuan SBY, maka Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syariefudin Hasan harus bertanggung jawab atas kisruh saat ini.

“Kalau SBY tidak mengetahui maka SBY harus meminta pertanggungjawaban Syariefudin Hasan. Tapi kalau dia mengetahui, jelas SBY harus bertanggung jawab, dan kami akan gugat kembali,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pengawasan DPC seharusnya tersistematis yakni melalui DPD, dan DPP, tidak boleh serta merta merombak struktur yang telah ada tanpa sepengetahuan DPD.

“Apa fungsi DPD kalau DPP seperti ini, kami yang seharusnya mengurus semua yang di bawah kami, ini malam main sendiri,” katanya

Keputusan itupun ditolak, supaya DPP lebih peduli terhadap kelangsungan Partai Demokrat ke depannya, dan ingin memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa Partai Demokrat adalah milik warga negara Indonesia, bukan partai milik keluarga.

“Oleh karenanya kami masih mengganggap Hedi sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, bukan Wawan,” tegasnya.(isl)

Comments

comments