Wagub Jabar: Cianjur Semrawut

1
242

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Provinsi Jawa barat mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusul dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk mengantisipasi alih fungi lahan yang merusak lingkungan.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan, RDTR sangat penting supaya tidak ada silang pendapat yang tidak jelas untuk penggunaan lahan. Sebab dengan adanya RDTR, setiap lahan sudah ditentukan peruntukannya.

“Kalau sudah ada RDTR nanti kelihatan mana untuk perumahan, mana untuk lahan, mana untuk industri dan lainnya. Tidak ada alih fungsi yang seenaknya apalagi indsutri yang merusak lingkungan,” kata dia di Pendopo Kabupaten Cianjur, Kamis (1 Desember 2016) siang.

Menurutnya, Cianjur masih semrawut dalam penataan tata ruang, sebab belum ada RDTR. Makanya dia mendorong Pemkab Cianjur untuk segera membuatnya secara rinci, lantaran perlu waktu yang panjang.

“Yang penting saat ini sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk membuatnya. Kalau sudah dibentuk Perda nanti terikat, tidak bisa suka-suka. kalau belum ada ya suka-suka jadinya.”

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan, Cianjur harus belajar dari Bandung yang terlalu terlena dengan adanya industri yang dibayangkan dapat menarik tenaga kerja dalam jumlah banyak.

“Tapi harus dilihat juga dampak lainnya, kerusakan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tak benar. Silahkan kembangkan industri tapi jangan ada pencemaran,” kata dia.

Dia juga menyoroti adanya dugaan pungli untuk pengelolaan limbah, sebab sejumlah perusahaan di Jawa Barat kerap mengabaikan limbah lantaran sudah menyetor kepada oknum tertentu. “Ada perusahaan yang mengaku, dan kami harap itu bisa diberantas apalagi dengan adanya tim saber pungli. Pasalnya, dampak itu dirasakan oleh banyak warga,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengungkapkan pemkab sudah melakukan moratorium untuk alih fungsi lahan. Jika tak sesuai RTRW dan berada di lahan pertanian produktif maka tidak akan diberi izin.

Di samping itu, Herman mengatakan, pemkab sedang melakukan evaluasi untuk RTRW dan pembuatan RDTR di setiap kecamatan. “RDTR sudah ada di setiap kecamatan, nanti bisa dilihat di Bappeda mana saja yang sudah selesai. Tapi Pemkab Cianjur bertekad untuk mengantisipasi alih fungsi lahan yang tak sesuai, meskipun lapangan pekerjaan sedang dibutuhkan. Perusahaan harus ikuti aturan, bukan mengatur pemkab,” tandasnya. (isl)

Comments

comments