Buruh Minta Pemkab Cianjur Abaikan PP Tentang Pengupahan

0
200

CIANJUR, patas.id – Serikat buruh Cianjur mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur
untuk mengabaikan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasalnya, aturan tersebut dinilai menyengsarakan para buruh.

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSI TSK SPSI) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan, dengan adanya aturan tersebut, kini upah buruh hanya bertambah sedikit, seperti halnya yang terjadi pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat.

Meski belum secara sah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, diprediksi UMP 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen dari UMP 2016 yang angkanya berkisar Rp 1,3 juta, sehingga didapatkan UMP 2017.

“Memang UMP ditujukan bagi dareah yang belum memiliki UMK sendiri. Namun untuk berbicara kesejahteraan buruh tentu itu belum layak. Buruh itu bukan berbicara per kabupaten tapi Indonesia,” kata dia.

Menurutnya, hal serupa juga akan terjadi di Cianjur, jika pemkabnya tidak mengambil sikap. Apabila turut menerapkan PP terseut, maka peningkatannya diperkirakan sama, dan hanya naik Rp 100 ribu dari sebelumnya.

“Yang sekarang itu Rp 1.890.520. Kalau naiknya sama dengan Jabar yakni Rp 100 ribu, maka hanya Rp 1.990.360 atau maksimal Rp 2 juta. Itu masih belum cukup jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini yang serba mahal,” kata dia.

Oleh karena itu, dia mendorong agar pemkab mengembalikan penilaian kenaikan upah pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kini angkanya di atas Rp 2,2 juta.

“Kemungkinan kami mendorong agar kenaikan upah itu di atas 20 persen, sesuai dengan KHL,” kata dia.

Dia menambahkan, nilai itu sesuai di kala perusahaan masih belum memenuhi kewajibannya terkait hak normatif buruh.

“Meski sudah keluar keputusan bupati, tetap 828 perusahaan di Cianjur mayoritas tak menjalankannya. Makanya kami mendorong agar upah naik di atas 20 persen dari 2016,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra, mengaku belum bisa menentukan perkiraan angka kenaikan upah di Cianjur. Sebab pihaknya baru berkoordinasi atau rapat dengan pemprov Jabar pada Kamis (3/11) nanti.

“Belum ketahuan angkanya. Yang sudah itu kan di provinsi. Kami menunggu hitung-hitungannya dulu nanti,” kata dia.

Namun menurutnya, berdasarkan PP nomor 78 itu, kenaikan upah didasari pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan adanya pp itu setiap tahun upah buruh dipastikan naik, tapi tidak bisa dipastikan. Jika tahun ini naiknya 11 persen, bisa saja untuk upah tahun depan di atas 11 persen atau bahkan di bawahnya,” kata dia.(isl)

Comments

comments