ICMI Cianjur Gelar Diskusi Terkait Pernyataan Presiden Jokowi

0
240
CIANJUR, patas.id– Bisakah agama dipisahkan dari politik? Begitulah tema yang dibahas dalam diskusi Majelis Harmoni yang digelar oleh ICMI Kabupaten Cianjur di kantornya, Jumat (9 Juni 2017) sore. Berbagai pandangan muncul dari para cendikiawan Islam di Kota Santri.
Pemateri diskusi yang juga anggota Dewan Pakar ICMI Orda Kabupaten Cianjur, Sudrajat Laksana, menuturkan bahwa pemilihan topik dalam forum diskusi yang rutin digelar itu dilatarbelakangi pernyataan Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara pada 24 Maret lalu, dimana disebutkan bahwa politik jangan dicampuradukkan dengan agama, perlu dipisahkan supaya rakyat tahu betul mana yang agama dan mana yang politik.
“Pernyataan ini yang menimbulkan opini di kalangan publik, meskipun beberapa hari setelahnya ada penjelasan dari Presiden, yakni politik dan agama harus disatukan pada konteks yang benar. Namun perlu dibahas juga supaya opini-opini yang sebelumnya muncul bisa didiskusikan bersama.”
Menurut Sdrajat, pemikiran dan pandangan manusia tentang hubungan antara agama dengan politik sudah ada sejak lama. Di satu pihak ada yang menyatakan politik dan agama harus dipisahkan, sementara pihak kedua memandang bahwa politik dan agama tidak bisa dipisahkan.
“Dari kedua pandangan itu membentuk lima varian berbeda, yakni pada kelompok yang condong pada penerapan sistem agama serta lainnya menolak agama dalam sistem politik. Namun Indonesia nampaknya ada dalam varian posisi netral atau tengah-tengah di antara keduanya, menjadi landasan konstitusional dalam mewujudkan kehidupan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Menyatukan antara keduanya dalam porsi yang seimbang.”
Ketua ICMI Orda Kabupaten Cianjur, Saeful Millah, memandang agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Pancasila yang menjadi dasar negara pun menyatukan keduanya, tidak memisahkan sedikitpun. Tetapi pola pendekatan secara sosiologis terkait agama dan politik itu yang dia tekankan harus dirumuskan secara matang.
“Saat ini tergantung cara pendekatan untuk menerapkan hal tersebut. Tidak bisa begitu saja ditekankan atau terburu-buru pendekatannya, sebab nantinya akan aborsi atau mati sebelum waktunya. Usulan agama dalam politik akan mudah ditentang atau ditolak jika pola pendekatannya salah,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments