Unjuk Rasa Buruh Minta UMK 2,2 Juta

0
207

CIANJUR, patas.id – ‎Seratusan buruh Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (2 November 2016) siang. Para buruh mendesak pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tidak mengikuti atau mengabaikan peraturan pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang pengupahan. Pasalnya, aturan tersebut dinilai menyengsarakan buruh.

Buruh yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serkat Pekerja Metal Indonesia) dan FSPRTMM (Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) ‎menganggap dengan aturan tersebut kini upah buruh hanya bertambah sedikit, seperti halnya yang terjadi pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat.

Seperti yang diketahui, UMP 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen dari UMP 2016 yang angkanya berkisar Rp 1,3 juta, sehingga didapatkan UMP 2017 sebesar 1,4 juta.

Ketua FSPMI Kabupaten Cianjur, Asep Malik mengatakan, apabila Pemkab turut menerapkan PP terseut, maka peningakatannya diperkirakan sama, dan hanya naik Rp 100 ribu dari sebelumnya.

“Yang sekarang itu Rp 1.890.520,- kalau naiknya sama dengan Jabar yakni Rp 100 ribu maka hanya Rp 1.990.360 atau maksimal Rp 2 juta. Itu masih belum cukup jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini yang serba mahal.”

Oleh karena itu Asep mendorong agar Pemkab mengembalikan penilaian kenaikan upah pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kini angkanya di atas Rp 2,2 juta.

“Kemungkinan kami mendorong agar kenaikan upah itu di atas 20 persen, sesuai dengan KHL.”

Saat ini buruh tengah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD ‎dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur. Di samping masalah upah, mereka juga membahas banyaknya perusahaan tak menaftarkan pegawai ke BPJS ketenagakerjaan. (isl)

Comments

comments