Sosiolog Sayangkan Pembekuan Izin Operasional Gojek di Sukabumi

0
259

SUKABUMI, patas.id – Pembekuan izin operasional transportasi online (Go-Jek) di Kota Sukabumi disayangkan karena dianggap dapat menggangu kesejahteraan warga setempat.

Sosiolog Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, mengatakan bahwa keberadaan transportasi online selain dapat memudahkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat.

Menurut dia, dengan adanya penghentian izin operasi sementara atas transportasi online dari Pemerintah Kota Sukabumi, kesejahteraan warga justru terganggu.

“Saya prihatin dengan adanya pembekuan transportasi online ini, karena kita tidak mungkin menghindar dari teknologi. Justru harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah,” kata Musni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (8 Agustus 2017)

Selain itu, kata dia, kualitas layanan yang dihadirkan transportasi online jauh lebih baik dibandingkan dengan transportasi konvensional yang telah ada.

“Dari segi keamanan dan kemudahan juga disediakan oleh transportasi online melalui teknologi, sebenarnya harusnya itu didorong, bukan justri dihentikan.”

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi seharusnya tidak serta merta mencabut izin operasi transportasi online ketika didesak oleh angkutan konvensional maupun ojek pangkalan. Seharusnya, Pemerintah Kota Sukabumi mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dengan diadakannya diskusi. Dia menyarankan Pemerintah Kota Sukabumi memberikan sosialisasi kepada sopir angkutan konvensional dan ojek pangkalan untuk juga dapat memanfaatkan teknologi.

“Saya heran kalau ada bupati atau wali kota yang mengeluarkan peraturan yang tidak pro teknologi. Kalau operasi transportasi online ini dihentikan siapa yang ngasih gaji driver-driver itu? Pemerintah bisa tidak, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka?”

Sebelumnya, pada 1 Agustus lalu, Wali Kota Sukabumi Muhammad Muraz memutuskan untuk menghentikan sementara pengoperasian transportasi online selama maksimal satu tahun. Hal tersebut diputuskan dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Sekda Kota Sukabumi dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota.

Operasi transportasi online di Sukabumi dibekukan sementara menyusul terjadinya protes dari pengemudi angkutan umum dan pengemudi ojek pangkalan atas keberadaan transportasi online tersebut. Hal ini lantaran penyedia transportasi online dianggap belum memenuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Namun, perlu diketahui bahwa aturan ini hanya mengatur soal angkutan roda empat.

Padahal, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan warga, seperti dalam sektor transportasi, telah mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar pemimpin menyadari pentingnya perubahan-perubahan yang berkembang dengan sangat cepat beberapa waktu belakangan ini. (daz)

Comments

comments