Bus Tak Layak Jalan Akan Dilarang Lewat Puncak

0
384

CIANJUR, patas.id – Bus yang tidak layak jalan akan dilarang melintasi jalur Puncak. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka di jalur tersebut.

Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Djoni Rozali, mengatakan, ketentuan larangan bus tak layak jalan tersebut merupakan kesepakatan antaran Dishub Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Dishub Jawa Barat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

“Jadi sejak kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan se-Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi beroperasinya bus tak layak jalan, sebab dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan.”

Menurutnya, kecelakaan yang terjadi di Puncak bukan semata-mata akibat kondisi jalan‎ atau kurangnya rambu, melainkan kondisi kendaraan yang tak layak jalan. Seperti halnya bus yang menyebabkan kecelakaan maut dan menewaskan 12 orang beberapa hari lalu, juga diakibatkan bus yang mengalami rem blong, tidak uji kir, dan pemalsuan perizinan.

“Kalau penambahan rambu pasti dilakukan, tapi yang terpenting ini kondisi atau kelayakan bus yang beroperasi. Makanya itu yang akan difokuskan.”

Menurut Djoni, bus yang mengalami kecelakaan pun rata-rata berasal dari luar kota, terutama Jakarta. Pihaknya mengaku tidak bisa bertindak lebih banyak jika di luar kota, sehingga salah satu caranya dengan melakukan pemeriksaan rutin di jalur Puncak dan tidak membiarkan bus tak layak jalan melintas.

“Nanti koordinasinya dengan Dishub Bogor dan kepolisian. Kami harap upaya ini bisa maksimal dalam menekan kecelakaan di jalur Puncak. Tapi tidak hanya bus, kendaraan besar lainnya juga diperiksa.”

Djoni menambahkan, pascakecelakaan dua hari lalu, pihaknya juga menggelar pemeriksaan kembali kepada bus angkutan umum dan bus pariwisata. Bahkan pendataan bus pariwisata juga dilakukan secara rinci untuk menghindari adanya pemalsuan izin serta uji kir yang sudah terlewat.

“Tadi sudah rapat juga dengan Kabid dan Kasi. Utamanya bus pariwisata ini didata lagi, diperiksa izin dan kir-nya satu per satu. Kami juga mendorong perusahan jasa bus ini ikut aturan tanpa harus menunggu diberi sanksi,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments