Wakil Bupati Tidak Merasa Melampaui Kewenangan Provinsi

0
235

CIANJUR, patas.id – Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku tidak melampaui batas kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sanksi penonaktifan guru dan kepala sekolah dalam kesepakatan bersama Cianjur Anti Tawuran.

Menurutnya, sanksi tegas berupa penonaktifan guru atau kepala sekolah di Cianjur bersifat rekomendasi, namun tetap didorong oleh Pemkab agar direalisasikan oleh Pemrov Jabar.

“Kami juga tahu batasannya. Dalam surat kesepakatan juga dijelaskan, penonaktifan berdasarkan prosedur dan perundang-undangan.”

Herman menambahkan, para kepala sekolah juga sudah bersedia menandatangani kesepakatan Cianjur anti tawuran, hal itu menjadi dasar tidak adanya yang keberatan atas sanksinya. “Semuanya kan setuju, terus kenapa harus dipermasalahkan? Kami juga tentunya berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Ini dorongan agar semua pihak mau lebih tegas dalam mengantisipasi tawuran,” katanya.

BACA: Kadisdik Jabar Terkait Kesepakatan Cianjur Anti Tawuran: Kewenangan Penonaktifan Kepala Sekolah Ada di Tangan Kami

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, mengatakan bahwa sanksi tegas perlu ada, sebab jika tidak ada dorongan, semua pihak akan berleha-leha dalam bekerja, apalagi urusan tawuran.

“Kalau tidak siap dengan sanksi, mengundurkan diri saja, berarti memang tidak siap untuk mengantisipasi tawuran.”

Namun, Sapturo juga mendorong Pemkab agar lebih intens berkoordinasi dengan Pemrpov supaya tidak terjadi salah paham terkait kesepakatan tersebut. “Ini kan urusannya SMA/SMK, kewenangannya sudah di Provinsi, jadi harus koordinasi dengan baik. Jangan sampai ada kesalahpahaman atau kebijakan yang tidak sesuai porsinya,” ucap dia. (isl)

Comments

comments