Ngabalin: Dewan Pengawas KPK Sudah Selesai dengan Dunianya

0
36

JAKARTA, patas.id – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dan Associate Director Kopi Politik Syndicate, Todotua Pasaribu, sepakat adanya Dewan Pengawas KPK menjawab ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Ngabalin dan Todo saat hadir sebagai narasumber di Indonesia Podcast Show 02 yang diadakan oleh Radio Online pemudafm.com di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18 Desember 2019).

“Lima orang yang nantinya akan ditempatkan di Dewan Pengawas dengan komposisi satu ketua dan 4 anggota ini adalah manusia-manusia utama sifatnya. Karena urusan dunianya sudah selesai,” ujar Ngabalin.

Ngabalin berharap dengan begitu akan memberikan jawaban terhadap seberapa jauh harapan dan tanggung jawab masyarakat terhadap dewan pengawas. Ngablin yakin, nama-nama yang sudah ada di kantong presiden sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan publik.

Terkait siapa saja sosok yang layak menjadi Dewas KPK, dipastikan berasal dari berbagai unsur. Salah satunya dari kalangan ahli dan pakar hukum yang memungkinan akan menjadi kelima Dewas KPK tersebut.

“Tentu saja mereka yang mempunyai umur, bukan enggak mustahil ahli hukum bisa saja,” kata Ngabalin.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, Associate Director Kopi Politik Syndicate Todotua Pasaribu dan pengamat hukum dari UIN Alaudin Makassar Syamsuddin Radjab.

Irma Chaniago mengatakan, Dewan Pengawas ini nantinya harus dilihat dari sosoknya dulu sehingga masyarakat yakin dengan adanya dewas ini dengan memilih sosok-sosok yang kata Pak Ngabalin memang tidak punya kepentingan untuk dirinyanya sendiri kecuali bangsa dan negara dan untuk penegakan hukum Indonesia.

“Dewan pengawas ini kan memang dibutuhkan dalam revisi UU KPK agar KPK kedepan menjadi lebih baik, lebih transparan dan lebih diperkuat secara strukturnya dan tidak masuk dalam perdebatan politik,” ujarnya.

Mantan anggota DPR ini mengusulkan nantinya dewan pengawas secara internal melakukan singkroniasi, harmonisasi kinerja KPK, koordinasi kerjanya baik terhadap kejaksaan maupun kepolisian, sementara di internalnya dewan pengawas harus melakukan sinkronisasi juga kewenangan antarunit kerja di internalnya sendiri jangan sampai tumpang tindih kemudian terjadi like dislike.

“Saya yakin jika dari kualitas kemudian dari akuntbalitas trus masyarakat itu bisa dijawab oleh Dewas tentu kecemasan publik terhadap revisi ini lambat laun akan hilang,” tegasnya.

Sementara, Syamsudin Radjab sepakat dengan pengaturan dewan pengawas dalam draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya saja, dia tidak sepekat jika dewan pengawas menjadi lembaga non-struktural dari KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (2) draf revisi UU KPK.

“Dewan pengawas itu bagian dari struktur kelembagaan KPK. Dia menyatu. Kalau nonstruktural jadi second opinion. Fungsi-fungsinya itu kan besar. Dia menyidangkan pimpinan yang melanggar etik. Mestinya bagian integral KPK,” kata dia.

Menurut Syamsuddin, ketika dewan pengawas hanya menjadi lembaga non-struktural, maka hasil pengawasannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hasil pengawasannya, kata dia, hanya sebatas usulan atau masukkan yang bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pimpinan atau pegawai KPK.

“Ketika dia berada di luar struktur, maka hasil pengawasannya hanya bersifat usul atau masukan, bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,” ungkap dia.

Terkahir, Todotua Pasaribu mengatakan Dalam sebuah negara demokrasi tidak boleh ada satu lembaga yang tidak dilakukan pengawasan, ini memang negara harus benar-benar hadir untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi publik masyarakat dalam kerangka untuk berbicara penegakan hukum.

“KPK ini kan sebenarnya adalah lembaga hukum yang sangat fenomoneal selama ini mereka memiliki banyak fungsi yang superbody dimana secara populeritasnya dibanding lembaga hukum lain, kpk ini memang sangat fenomenal,” ujarnya. (daz/*)

Comments

comments