Prof Romli: Revisi UU KPK untuk Pembaharuan

0
34

JAKARTA, patas.id – Journalist of Law Jakarta menggelar diskusi publik bertema ‘Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik di Bawah Kepemimpinan Agus Cs’ di Gado-Gado Boplo Panglima Polim, Jakarta, Rabu (25 September 2019) malam. Pada diskusi itu, bahasan yang menyeruak menyangkut pimpinan KPK saat ini yang dinilai sudah tidak memiliki legalitas secara sosial.

“Dilihat dari legalitas secara sosial, pimpinan KPK saat ini Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif, mestinya mundur karena sudah tidak memiliki legalitas secara sosial,” tegas

Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung, Prof Romli Atmasasmita, pada diskusi publik tersebut.

Artinya, Agus Rahardjo Cs sudah harus menyerahkan mandat. Prof Romli menilai, dari aspek tata negara, yang dilakukan Agus Rahardjo Cs sudah tak memiliki legitimasi.

“Ada kesan Agus Cs memonopoli kekuasaan dari UU KPK yang belum direvisi. Jika UU KPK tidak mau direvisi, maka lebih baik dibubarkan saja KPK,” ujar Prof Romli yang juga pernah jadi tim perumus UU KPK.

Dengan terjadinya gonjang-ganjing di KPK, Prof Romli menduga pasti ada sesuatu di balik hal tersebut. Akibatnya, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Revisi UU KPK itu kan salah satunya ada sisi kemanusiaan. Boleh tidak kita mempermalukan orang karena sudah ditetapkan tersangka padahal belum inkrah? Tidak boleh lah,” tegasnya.

Prof Ramli mencontohkan kejadian di Nigeria, Ukraina, dan Korea Selatan. Para komisionernya setelah tidak menjadi anggota KPK, seolah-olah ‘stateless’ karena dimusuhi masyarakat.

“Orang yang duduk di KPK harus amanah, bijak, paham hukum, dan seorang negarawan,” kata Romli.

Prof Romli setuju adanya revisi UU KPK karena sudah seharusnya ada pembaharuan agar tidak terjadi indikasi-indikasi penyimpangan.

“Kita ini orang timur. Misalnya ada orang terduga korupsi, BAP-nya jangan disebar ke media. Jangan belum jadi penjahat dibuat seperti penjahat. Bayangkan, bagaimana keluarganya,” tegas Prof Romli. (daz/*)

Comments

comments