Ini Kata Dirjen Desa untuk Para Kepala Desa

0
237

CIANJUR, patas.id – Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika,‎ menuturkan, anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun ini sudah mulai disalurkan ke setiap daerah.

“Mulai ‎14 April 2017, DD sudah mulai dicairkan. Tapi, untuk daerah yang laporan tahun lalu sudah selesai. Kalau cianjur sendiri saya harapkan sudah selesai, supaya bisa dimanfaatkan,” ujar dia saat ditemui di Cipanas, beberapa hari lalu.

Menurutnya, nilai anggaran DD di tahun ini, angkanya mencapai Rp 800 juta per desa. Sementara di tahun depan, rencananya DD sudah seutuhnya diberikan, yakni sebesar Rp 1,2 miliar.

“Tahun ini ada peningkatan, rata- rata per desa mendapatkan Rp 800 juta untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” katanya.

Dia menambahkan, pengelolaan dana desa harus terpantau secara baik oleh auditor, selain itu pendamping desa harus menunjukan perannya secara maksimal supaya tak ada kepala desa yang tersangkut hukum.

“Auditor di tingkat daerah, yakni inspektorat daerah‎ mesti memaksimalkan pengawasan secara berkala dan pendamping desa harus menjalankan tugasnya sebaik mungkin,” katanya.

‎Sementara itu, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur mengklaim 98 persen dana desa tahun anggaran 2016 untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan penghubung antardesa, telah dilaksanakan pihak desa.

Ketua Apdesi Cianjur, Beni Irawan, mengatakan, penyaluran dana desa sebesar 70 persen sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan penghubung antardesa, hanya beberapa desa yang belum bisa melakukan karena faktor alam dan geografis yang sulit dijangkau.

“Dari 354 desa penerima bantuan untuk perbaikan infrastruktur jalan, sebagian besar telah melakukan pembangunan,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya telah memantau langsung sebagian besar desa yang telah menyalurkan bantuan pusat tersebut untuk pembangunan infrastruktur, dimana kegiatan tersebut dibarengi dengan agenda Bupati Cianjur, Saba Lembur Ngawangun Lembur.

“Sebesar 30 persen dari dana yang diterima, dimanfaatkan untuk operasional desa, pengembangan, dan pelatihan untuk warga serta aparatur pemerintahan. Kegiatan tersebut mulai dari penyuluhan antinarkoba, pengembangan posyandu, dan berbagai sosialisasi,” ucapnya.

Dia berharap, ke depan dana bantuan untuk desa dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di masing-masing wilayah, karena dana sebelumnya diberikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

“Tentunya kalau infrastruktur sudah bagus, dana bantuan selanjutnya dipergunakan untuk peningkatan ekonomi desa termasuk untuk warga yang membutuhkan bantuan modal guna mengembangkan usahanya, sehingga kesejahteraan warga akan meningkat dan tidak perlu lagi mencari kerja keluar kota atau luar negeri,” ucapnya.

Di sisi lain, Beni megatakan, terkait pencairan dana desa yang sempat terhambat di tahun ini, karena perubahan regulasi di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan rencana desa seperti pembangunan infrastruktur yang harus mengunakan rabat beton, sedangkan desa mengajukan pengaspalan.

Tidak sinkronnya regulasi tersebut, membuat penetapan APBDes terhambat karena pemerintah desa harus menyesuaikan perencanaan dengan imabauan dan masukan dari Pemkab Cianjur. Bahkan hal tersebut menghambat pencairan AD dan DD dari DPKAD karena desa harus mengubah APBDes.

“Harapan kami para kepala desa, kajian yang dibuat pemda harus jelas dan baku, sehingga regulasi dilapangan tidak berubah-ubah, apakah nanti bentuknya keputusan bupati atau peraturan daerah. Sehingga tidak ada kesimpang siuran antara pemerintah desa dengan Pemkab,” katanya.(isl)

Comments

comments