Pro Kontra Badan Cyber Nasional

0
847
ADMH2G Close up of young man s eyes looking sideways

 

JAKARTApatas.id – Pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Monko Polhumkam) Wiranto, lembaga yang nantinya berisi sumber daya manusia yang mahir dalam bidang teknologi informatika ini bertujuan untuk mengamankan lingkungan pengguna internet, terutama untuk menepis berita hoax yang menyasar kinerja pemerintah.

“Perlu proteksi di tingkat nasional. Kita menepis arus lalu lintas cyber yang negatif. “

Dilansir dari berbagai sumber, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengungkapkan dukungannya atas pembentukan BCN jika tujuannya adalah untuk menekan dan memberantas kabar bohong di ruang publik yang berpotensi menyesatkan masyarakat. “Kalau tujuannya untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah,” komentarnya.

Meski demikian, Abdul Haris itu menegaskan bahwa kinerja BCN tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Sebab, kebebasan berpendapat di ruang publik adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi.

Sementara itu Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Elnino Husein Mohi berharap BCN nantinya langsung memblokir berbagai situs penyebar paham separatis. Setelah berhasil menutup semua situs anti NKRI, baru badan tersebut fokus pada masalah lain. Elnino juga berharap BCN bukanlah bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap kritik atau menjadi upaya untuk menciptakan pemerintahan diktator anti kritik.

“Alih-alih untuk melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah pemerintah yang paranoid ini melakukan itu semua untuk melindungi dirinya, atau ingin menciptakan kediktatoran yang baru.”

Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menilai reaksi pemerintah menghadapi penyebaran informasi palsu atau hoax malah tidak sama sekali menyentuh akar masalah. Menurut Rocky, hoax adalah sebuah gejala, pertanda bahwa ada sesuatu yang bergejolak dalam opini publik yang tidak sanggup dikedalikan oleh pemerintah.

“Kalau legitimasi pemerintah kuat, orang tidak akan sebar berita palsu. Tapi begitu legitimasi melemah, oposisi akan mengekspoitasi kerentanan itu dengan memproduksi hoax. Berarti sinyal ‘hoax’ adalah krisis legitimasi di otoritas. Itu yang harusnya diperbaiki.”

Rocky mencontohkan bagaimana pemerintah merespons isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan jumlah yang benar adalah 21.000, sedangkan di kesempatan lain, Menkopolhukam menyebut jumlahnya 12.000. Mana yang harus jadi acuan? “Kegagapan sistem informasi pemerintah inilah yang menjadi kesempatan timbulnya hoax,” tegas Rocky.

Namun apapun pendapat yang beredar, baik pro maupun kontra, dikabarkan untuk mendukung rencana pembentukan BCN, Kementerian Pertahanan Ryamizard Ryacudu tengah mendidik puluhan ahli IT yang bisa menjadi menjadi penyedia informasi cyber. Meski tak langsung bertugas di BCN, para ahli IT yang pendidikannya didukung Kemhan itu diharapkan bisa mendukung kerja BCN. “Kita sudah sekolahkan 50 orang, untuk pendidikan S2 (magister). Itu para ahli IT yang hebat,” ujar Ryamizard di kantornya, Kamis (6 Januari 2017) siang. (cho)

 

Comments

comments