Kenaikan PNPB tidak Berlaku untuk Pajak Kendaraan

0
214

CIANJUR, patas.id – ‎Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Kantor Pelayanan Cianjur, menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), hanya berlaku untuk administrasi pengurusan STNK dan BPKB, bukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Koordinator Bapenda Provinsi Jawa Barat Cabang Pelayanan Cianjur, Ahmad Solihat, mengatakan, pajak kendaraan bermotor tidak pernah naik. Kabar yang beredar di media sosial tidak benar.

“Memang ada kabar yang salah atau pandangan yang tidak tepat dari warga, dimana dengan PP itu juga termasuk kenaikan pajak, padahal tidak. Saya tegaskan pajak nilainya tetap,” kata dia saat ditemui di ruangannya, Jumat (6 Januari 2017) siang.

Menurutnya, adanya informasi yang tidak benar terseut membuat lonjakan wajib pajak terjadi, sehari sebelum diberlakukannya aturan tersebut. Bahkan dari yang biasanya 800 orang per hari, pemohon STNK dan BPKB menjadi 2.000 pemohon.

“Ada lonjakan karena kekhawatiran tersebut, tapi setelah dijelaskan semuanya jadi tidak ragu lagi. Makanya hari pertama ini mulai normal,” kata dia.

Kanit Regident Polres Cianjur, Iptu Luky Martono, mengatakan, peraturan tersebut memang berlaku untuk biaya administrasi. Namun kenaikannya tidak sebesar yang diperkirakan warga.

Menurutnya, untuk penerbitan STNK baru, dari yang biasa Rp 50 ribu menjadi Rp 100 untuk sepeda motor, dan Rp 200 dari yang semula Rp 75 ribu untuk mobil. Pengesahan STNK yakni Rp 25 ribu sepeda motor untuk Rp 50 ribu untuk mobil.

Penertibitan TNKB dari yang semula Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu untuk sepeda motor dan Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu untuk mobil. Penerbitan BPKB untuk sepeda motor menjadi Rp 225 ribu dari yang sebelumnya Rp 80 ribu dan ‎mobil menjadi Rp 375 ribu dari sebelumnya Rp 100 ribu.

“Kalau setiap tahunnya yang sekaligus bayar pajak hanya Rp 25 ribu. Yang naik sampai Rp 100 ribu itu penerbitan baru atau setiap lima tahun sekali, jadi tak begitu besar,” kata dia.

Dia menuturkan, kenaikan biaya administrasi dilakukan untuk
peningkatan pelayanan di Samsat. “Lebih rincinya itu kewenangan pusat. Tapi paling penting untuk pelayanan yang lebih baik lagi,” katanya.(isl)

Comments

comments