Mulai 6 Januari, Pajak Kendaraan Naik 100% Lebih

0
217

PATAS.ID – Mengawali tahun 2017, pemerintah akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia pengganti PP Nomor 50 tahun 2010. Peraturan ini berlaku efektif mulai Jum’at (6 Januari 2017) lusa.

Berdasarkan PP tersebut, kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut mencakup antara lain: penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan atau nomor cantik, penerbitan Buku Kendaraan Bermotor, penerbitan surat mutasi kendaraan, dan lain-lain.

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) misalnya, untuk roda dua atau roda tiga baru, naik dari semula Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan untuk perpanjangan naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sementara untuk roda empat atau lebih, untuk kendaraan baru ditetapkan naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu, perpanjangan naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Biaya penerbitan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pun mengalami perubahan. Jika mengacu di aturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010, pengurusan BPKB baik baru maupun ganti pemilik untuk kendaraan roda dua hanya dikenakan tarif Rp 80.000, namun dengan peraturan baru maka tarifnya berubah menjadi Rp 225.000 per pengajuan.

Hal sama juga terjadi di roda empat yang awalnya hanya Rp 100.000 akan naik menjadi Rp 375.000. Tarif baru ini berlaku sama, baik untuk yang mengajukan BPKB baru maupun yang ganti nama. Selain itu, tarif pajak untuk penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah juga mengalami kenaikan, yakni untuk roda dua atau roda tiga naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan untuk roda empat atau lebih naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Untuk Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan atau yang biasa dikenal dengan nomor cantik juga ada kenaikan biaya. Untuk NRKB satu angka tanpa huruf biayanya Rp 20 juta, satu angka ada huruf Rp 15 juta, dua angka tanpa huruf Rp 15 juta, dua angka ada huruf Rp 10 juta, tiga angka tanpa huruf Rp 10 juta, tiga angka ada huruf Rp 7,5 juta, empat angka tanpa huruf Rp 7,5 juta, serta empat angka ada huruf Rp 5 juta.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah juga mengalami kenaikan. Untuk mutasi kendaraan roda dua atau roda tiga naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan untuk roda empat atau lebih naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Selain kenaikan biaya, dalam peraturan baru tersebut juga disebutkan jenis SIM baru. SIM C ke depannya hanya berlaku untuk kendaraan dengan kapasitas mesin 250 cc. Pengendara motor dengan kapasitas 250-500 cc harus menggunakan SIM C1, dan pengendara motor dengan kapasitas di atas 500-1000 cc diharuskan memakai SIM C2. Sedangkan SIM D1 dikhususkan untuk kaum difabel yang ingin mengendarai mobil.

Untuk informasi lebih detail, pembaca patas.id bisa mengunggah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di SINI. (cho)

Comments

comments