Pasien Kelas 3 Gratis Berobat

0
296

CIANJUR, patas.id – Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, memerintahkan Dinas Kesehatan untuk membebaskan pembiayaan untuk pasien kelas 3 di setiap rumah sakit daerah di Cianjur yang mempergunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Hal itu diungkapkan Irvan saat menerima audiensi dari berbagai elemen warga yang menolak dihapuskannya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam bentuk SKTM, di halaman Pendopo Kabupaten Cianjur, kemarin (23 Januari 2017).

Sebelumnya, terjadi dialog yang sangat alot antara pengunjuk rasa dengan Bupati Cianjur, yang didampingi para kepala OPD dan Wakapolres Cianjur, Kompol Sentiadji Kartasasmita, terkait validitas data penerima Jamkesmas.
Menurut para pengunjuk rasa, penghapusan SKTM dianggap mengebiri hak warga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Bupati Cianjur kemudian menerangkan bahwa kebijakan yang dia buat bukan untuk menghapus SKTM secara langsung namun lebih kepada memindahkan bentuk layanan, dari yang semula memakai SKTM menjadi BPJS Kesehatan.

“Total anggaran itu (kesehatan) tidak pernah berkurang. Tahun ini kita menyediakan Rp 12 miliar. Rp 10 miliar untuk membayar utang kita ke rumah sakit, Rp 1,2 miliar untuk membayar premi pengguna BPJS. Sisanya Rp 800 juta dipersiapkan untuk membayar ke RSUD apabila ada warga yang tetap memakai SKTM.”

Selama ini, kata Irvan kepada para pengunjuk rasa, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai utang kepada RSUD sebesar Rp 60 miliar dari penggunaan SKTM. “Ditakutkan, utang itu akan terus membengkak kalau tidak dibayar, dan endingnya rumah sakit bisa bangkrut. Makanya kita alokasikan setiap tahun untuk menyicil utang itu sebesar Rp 10 miliar,” terangnya.

Irvan mengungkapkan, ada tumpang-tindih kebijakan terkait program kesehatan. Menurut dia, awal Februari ini akan diluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Cianjur. Program itu dianggap tumpang-tindih dengan program daerah. Sehingga dia beranggapan bahwa konversi dari SKTM ke BPJS yang dilakukannya itu dilakukan agar program bisa maksimal. “Sekali lagi, ini bukan menghilangkan, tapi memindahkan,” ungkapnya.

Salah satu pengunjuk rasa menyampaikan bahwa program yang saat ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan, yang hanya mengalokasikan satu pasien berhak mendapatkan tunjangan Rp 250 ribu dianggap memberatkan. Pasalnya, biaya perawatan terkadang lebih dari nilai tersebut. Bahkan, kata pengunjuk rasa tersebut, ada beberapa pasien yang didampinginya tidak bisa pulang dari rumah sakit karena belum melakukan pembayaran.

“Beberapa kali saya mengadvokasi, banyak pasien yang tidak bisa pulang dari rumah sakit karena tidak mampu membayar. Ini datanya ada Pak,” terang pengunjuk rasa sambil menyerahkan dokumen pasien kepada bupati.
Seketika, Irvan pun terkejut karena dirinya tidak tahu ada pembatasan biaya pengajuan SKTM senilai Rp 250 untuk setiap pemohon.

“Udah, Pak Kadis, khusus untuk pasien kelas 3 digratiskan aja. Anggarannya kan ada yang dari dana cadangan itu (Rp 800 juta) sampai program KIS turun,” pintanya kepada Kepala Dinas Kesehatan, Tresna Gumilar, yang langsung disambut tepuk tangan dari para pengunjuk rasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Tresna Gumilar, mengaku siap melaksanakan apa yang ditugaskan Bupati. “Kami siap melaksanakan perintah beliau (Bupati, red). Itu instruksi, dan harus dijalankan,” terangnya saat dihubungi melalui telepo seluler. Namun Tresna mengaku pihaknya baru akan mulai memproses apa yang dinstruksikan setelah Perbup-nya selesai ditandatangani.

“Harus ada payung hukumnya dulu. Takutnya ketika kita menjalankannya, menyalahi aturan. Rencananya akan dibahas besok (hari ini, red) dan dipimpin langsung oleh Pak Sekda (Cecep Alamsyah).”

Pembahasan, lanjut Tresna, akan melibatkan pihak RSUD dan Dinas Kesehatan. “Mungkin mengubah Perbup yang lama, atau juga membuat Perbup baru. Itu yang tahu Pak Sekda. Saya juga ingin cepat selesai. Tolong bantu didorong, ya?” pungkasnya. (tri)

Comments

comments