Pembangunan RSUD Pagelaran Tunggu CSR

0
285
CIANJUR, patas.id – Pembangunan RSUD Pagelaran hingga mencapai 100 persen, masih harus menunggu pencairan dana CSR (Corporation Social Responsibitily) dari PT PLN (Persero).
‎Hal itu diungkapkan Direktur Utama RSUD Pagelaran, Neneng Efa Fatimah. Menurutnya, melalui dana CSR tersebut, pihaknya akan mendapat tambahan dana pembangunan hingga Rp 30 miliar. Dana tersebut dinilai cukup untuk membangun beberapa bangunan yang masih belum terealisasi.
“Sisa bangunan yang belum ada ialah 3 gedung rawat inap, masjid, instalasi gizi, instalasi jenazah, tempat olahraga, dan mess pegawai. Dana CSR itu insyallah cukup membangun RSUD secara fisik hingga 100 persen,” kata dia saat ditemui di ruangannya, Kamis (29 Desember 2016).
Menurutnya,‎ setelah tiga gedung rawat inap dibangun, RSUD Pagelaran mampu menampung 250 pasien, sementara saat ini baru 67 tempat tidur.
“Sekarang baru 30 persennya. Tahun depan rencana menambah 70 kasur, sehingga daya tampung bisa meningkat, sesuai target meningkatnya akreditasi dari pratama ke kelas D,” kata dia.
Rencananya, lanjut Efa, pihaknya juga akan menarik dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kunjungan sekaligus penilaian yang dilakukan Dinas Kesehatan Pemprov Jabar, Rabu (28 Desember 2016) kemarin menjadi salah satu upaya untuk mencari tambahan dana.
“Ketika menambah fisik dan pelayanan, tentu harus ada penambahan alat kesehatan dan tenaga. Makanya selain dari CSR, anggaran daerah (APBD Cianjur), juga didukung dari Pemprov Jabar dan Pemerintah pusat,” kata dia.
Dia mengungkapkan, jika seluruh perencanaan pembangunan rampung, maka RSUD Pagelaran sudah setara dengan ruma‎h sakit untuk kelas B.
“Dengan fasilitas ruangan, alkes, dan tenaga kesehatan, tentu akan setara dikelas B. Meskipun kami menargetkan di tahn depan untuk kelas D dan kemudian segera naik ke kelas C,” kata dia.
Menurutnya, untuk mendukung adanya pembangnan fisik tersebut, dokter spesialis, khususnya spesialis penyakit dalam akan ditambah. Pasalnya, di wilayah Cianjur selatan, mayoritas warganya terkena penyakit dalam.
“Sebenarnya tidak penyakit dalam yang ekstrem. Rata-rata penyakit kulis dan beberapa penyakit lainnya, tapi itu masuk kepenyakit dalam. Kalau sdah berjalan nanti akan lebih spesifik lagi, tidak dikelompokan di penyakit dalam,” kata dia.
Di sisi lain, Efa juga akan meningkatkan kesejahteraan para dokter dan perawat.  ‎Salah satunya dengan menetapkan standar pembakuan upah ntuk tenaga kesehatan di wilayah terpencil atau yang banyak tidak minat.
“Kami sudah koordinasi dengan Dinkes Pemprov Jabar. Standar pembakuan itu memang harus ada, diatur melalui perbup. Rencananya di 2017 akan kami ajukan,” pungkasnya.(isl)‎

Comments

comments