SKTM Kesehatan Banyak Digunakan Kalangan Mampu

0
216

CIANJUR – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendorong agar kepolisian dan kejaksaan meneliti penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di bidang kesehatan. Pasalnya fasilitas tersebut justru banyak digunakan kalangan mampu.

“Komisi IV mendorong Polisi, Jaksa, meneliti pengguna fasilitas SKTM, untuk mengetahui benar atau tidak peruntukkannya. Kalau tidak sesuai maka harus ditindak. Kasihan. Harusnya untuk yang berhak,” ujar Ketua Komisi IV, H. Sapturo.

Dia mengatakan, mestinya pengguna fasilitas SKTM yang bukan peruntukannya bisa dipidana. Bahkan pemerintahan setempat yang memberikan surat keterangan bisa diberikan sanksi, hingga pencopotan jabatan. Misalnya berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu.

“Di Kuningan sudah tidak ada masyarakat mampu yang pakai fasilitas SKTM. Di kita masih ada yang orang yang punya gelang bagus pakai SKTM, padahal dia mampu.”

Sapturo mengatakan, warga mampu yang menggunakan SKTM masuk dalam pidana pemalsuan data. Maka dari itu sanksi tegas harus ditegakkan di Kabupaten Cianjur. “Di sana (Kuningan, red) sudah disanksi bagi yang menyalahgunakan (SKTM, red). Bahkan kepala desa kena sanksi pidana hingga pencopotan karena masuknya pemalsuan data,” tuturnya.

Diketahui, pengguna SKTM bisa mendapatkan keringanan untuk berobat dengan ditanggung oleh Pemkab Cianjur. Mulai dari 25 persen, 50 persen, 75 persen, atau 100 persen. Namun saat ini hutang Pemkab Cianjur ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas membengkak.

“Yang jadi masalah, pemakai fasilitas SKTM banyak yang tidak seharusnya. Akhirnya hutang Pemkab melangit. Per tahun 2014-2015 Pemkab masih punya hutang ke RSUD Cianjur, RSUD Cimacan, RSUD Bunut, RSHS, hingga puskesmas sebesar 25 miliar rupiah.”

Sapturo menuturkan, jika dirata-ratakan, saat ini hutang SKTM sudah bertambah 2-3 miliar rupiah. Untuk itu, pihaknya sudah mengadakan rapat bersama sejumlah instansi untuk membahas permasalahan tersebut.

“Akhir 2016 diperkirakan hutang bisa Rp 50 miliar, harus selektif pemberiannya. Komisi IV sudah undang asisten dari bidang kesejahteraan, Kadinkes, Dirut Rumah Sakit, untuk antisipasi dan menekan berapa jumlahnya,” tandasnya. (tri)

Comments

comments