Data Valid Warga Miskin untuk BPJS Belum Keluar

0
207

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur rencananya akan menghapus SKTM untuk bidang kesehatan dan mengalihkannya ke BPJS Kesehatan. Namun hingga kini, data valid jumlah warga miskin di Cianjur belum keluar, padahal validasi tersebut telah diminta sejak Juni lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, mengatakan, sampai saat ini utang Pemkab ke rumah sakit untuk biaya SKTM sudah berada di angka Rp 30 miliar lebih. Nilai tersebut terus bertambah sekitar 2 miliar sampai 3 miliar rupiah  setiap bulan. Bahkan diperkirakan di akhir tahun ini utang pemkab bisa mencapai 60 miliar rupiah.

“Kalau dikalikan setahun dengan angka 3 miliar rupiah per bulan, utang sudah 36 miliar rupiah, belum ditambah utang sebelumnya. Beban pemerintah terlalu besar.”

Jika dialihakan ke BPJS, lanjut Sapturo, dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan data 2003 sebanyak 51 ribu jiwa, maka biaya yang dikeluarkan pemerintah hanya 14 miliar rupiah per tahun. Angka itu akan lebih rendah, lantaran BPJS juga dibantu oleh Pemprov Jabar.

“Jadi Pemkab hanya mengeluarkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah, jauh dari angka semula. Anggaran yang tersisa bisa dialihkan ke bidang lain, terutama infrastruktur dan pendidikan,”¬†ujarnya.

Namun, menurut Sapturo, hingga awal September, data valid terbaru warga miskin masih belum keluar. Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur yang berjanji menyelesaikan dengan cepat pun belum membuktikannya. Padahal dari data 51 ribu tersebut sempat tersaring hingga angka 7.000-an orang.

“Kami harap bisa disegerakan supaya program pengalihan dapat dimasukan dalam anggaran perubahan. Jangan sampai program yang baik dari pemerintah daerah tersendat karena data yang lambat dan masih harus divalidasi,” tandasnya. (isl)

Comments

comments