Sidang Perdana Kasus Polisi Terbakar, Terdakwa Diancam 12 Tahun Penjara

0
16

CIANJUR, patas.id – Pengadilan Negeri Cianjur menggelar sidang perdana kasus meningggalnya Ipda Erwin Yuda Wildani, Rabu (22 Januari 2020). Personel Polres Cianjur tersebut terbakar saat unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Pemkab Cianjur, beberapa waktu lalu.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dan eksepsi terhadap lima terdakwa berinisial R, OZ, AB, MF, dan RR yang digelar di Ruang Sidang Tirta PN Cianjur itu dipimpin Hakim Ketua Glorious Anggundoro, Hakim Anggota Patti Arimbi, dan Hakim Anggota Dicky Wahyudi.

Sidang berlangsung sekitar dua jam, yakni dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Selama proses persidangan, tampak puluhan anggota kepolisian berjaga di dalam dan luar ruangan persidangan.

Tampak hadir juga keluarga dari almarhum Ipda Erwin dan keluarga dari para terdakwa.

Usai sidang, terpantau orangtua dari para terdakwa menangis histeris ketika anak-anaknya dinaikan ke mobil tahanan. Bahkan ada juga yang harus digotong lantaran hampir pingsan.

Jaksa Penuntut Umum, Slamet Santoso, mengatakan, kelima terdakwa yang masih berstatus sebagai mahasiswa tersebut didakwa dengan pasal 214 dan 170 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 9 dan 12 tahun penjara.

“Nanti dalam fakta persidangan akan dibuktikan, peran dari masing-masing pelaku, dengan dakwaan yang sudah disebutkan tersebut,” kata dia usai sidang di Pengadilan Negeri Cianjur di Jalan Dr Muwardi, Cianjur, Rabu (22 Januari 2020).

Menurut Slamet, sidang berikutnya digelar Rabu pekan depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi kuasa hukum terdakwa. “Kalau saksi-saksi masih beberapa agenda berikutnya, yang minggu depan tanggapan dari kami atas eksepsi,” ungkap Slamet.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Iwan Permana, mengatakan, pihaknya mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dimana beberapa pasal dinilai tidak sesuai.

Iwan juga menyebutkan, dakwaannya pun cacat hukum dan tidak menggunakan sistematika dakwaan dan tata cara yang diamanatkan hukum acara pidana.

“Ada beberapa pasal yang diakumulatif, padahal harusnya dibeda-bedakan. Selain itu, jaksa harusnya menggunakan pasal yang terberat, bukan kumulatif. Kami harap tanggapan serius dari Pengadilan Negeri Cianjur,” kata Iwan. (daz)

Comments

comments