Tim Gabungan Mabes Polri dan Polres Cianjur Gerebek Pabrik Mie Berformalin

0
36

CIANJUR, patas.id – Tim gabungan dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri dan Polres Cianjur berhasil mengungkap pabrik pembuatan mie berformalin di Kampung Tepuh, Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Selasa (17 September 2019). Dalam pengungkapan itu, petugas gabungan berhasil menciduk tujuh orang pelaku berikut barang bukti, berupa 2,5 kuintal mie berformalin siap edar, satu mesin produksi, satu unit mobil jenis pickup, dan bahan formalin.

“Ini hasil pengungkapan Mabes Polri bersama Polres Cianjur. Para pelaku diciduk saat mereka sedang menjalankan proses produksi mie berformalin di sebuah pabrik di wilayah Cikalongkulon,” ujar Wakapolres Cianjur, Kompol Jaka Mulyana, di Markas Polres Cianjur, Selasa (17 September 2019) malam.

Ketujuh orang pelaku yang berhasil diciduk petugas itu terdiri dari pemilik pabrik, pengelola pabrik, dan beberapa orang karyawan. “Ketujuh pelaku, yaitu Su (58 tahun), WH (31 tahun), He (30 tahun), Fi (21 tahun), AH (25 tahun), Hi (34 tahun), dan D (15 tahun) semuanya merupakan warga di sekitar lokasi pabrik,” kata Jaka.

Berdasarkan keterangan dari para pelaku, jelas Jaka, mie berformalin hasil produksi itu dipasarkan di wilayah Kabupaten Cianjur. Adapun pabrik tersebut sudah beroperasi sejak dua tahun terakhir.

“Untuk sementara, berdasarkan keterangan mereka memasarkan mie mengandung bahan berbahaya itu (formalin) di wilayah Cianjur, dan memproduksi sesuai dengan pesanan saja. Dalam satu hari bisa memproduksi mie berformalin seberat 200 kilogram hingga 300 kilogram,” jelasnya.

Jaka menyebutkan, jajarannya akan terus melakukan pengungkapan terkait dengan pabrik mie berformalin yang diduga masih ada di wilayah Cianjur.

“Kita tidak hanya akan menindak para pemilik pabrik, tapi juga kita kejar para pemasok bahan berbahayanya, seperti formalin,” ujarnya.

Selain itu, ungkap Jaka, para pelaku dijerat dengan pasal 136 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar. “Dan pasal 8 ayat 1 huruf A junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp 20 miliar,” imbuh dia. (daz)

Comments

comments