JPU Nyatakan Eksepsi Didin Tak Penuhi Ketentuan Pembatalan Dakwaan

0
274

CIANJUR, patas.id – ‎Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Didin menyatakan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Didin tidak sesuai dan tak memenuhi ketentuan untuk membatalkan dakwaan oleh majelis hakim.

Ema Siti Huzaemah Ahmad, Jaksa Muda serta Jaksa Fungsional Kejari Cianjur yang juga merupakan JPU dalam kasus Didin, ‎surat dakwaan yang didakwaan pada Didin sudah sah dan bisa tetap dijalankan dalam proses persidangan.

Keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa pun tidak dapat membatalkan tiga poin dakwaan. Bahkan Ema menilai, poin-poin dalam eksepsi harusnya tidak dibawa dalam persidangan perkara tetapi cukup di praperadilan.

“Alasan-alasannya tidak memenuhi Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8/1981 tentang KUHP‎. Apalagi banyak poin yang seharusnya dibahas di praperadilan, seperti prosedur penangkapan dan lainnya,” ucap Ema usai melaksanakan sidang ketiga kasus Didin Sonari di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (15 Juni 2017).

Ema pun menyayangkan salah satu poin dalam eksepsi yang disampaikan kuasa hukum, dimana penerapan dakwaan‎ dinilai menurunkan harkat dan martabat dari seorang Didin yang warga tidak mampu dan hanya mengenyam pendidikan setingkat SD.

“‎Saya rasa itu tidak ada korelasi antara harkat dan martabat dengan proses hukum atau dakwaan. Bahkan saya memandang apa yang disampaikan kuasa hukum membuat kecewa karena diskriminatif dan secara tidak sadar telah merendahkan martabat terdakwa.”

Meski begitu, keputusan atas eksepsi dan jabatan dari JPU baru akan disampaikan dalam putusan sela di persidangan berikutnya pada 22 Juni 2017.

“Lihat saja nanti bagaimana putusannya, kita hormati apa yang diputuskan hakim. Pekan depan sidang lagi, sama hari Kamis.”

Sementara itu kuasa hukum Didin, Karnaen, menuturkan bahwa ‎eksepsi yang disampaikan memang sudah dijawab. Namun adanya beda pandangan wajar terjadi sebab berada dalam pihak yang berbeda. Karnaen pun mengharapkan adanya kebijakan dari majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi dan membatalkan dakwaan. “Kami harap bisa dikabulan dalam sidang berikutnya,” ujarnya.

Karnaen beralasan, pengungkapan prosedur yang tidak sesuai dimaksudkan agar majelis hakim tahu adanya kejanggalan dari awal penangkapan. Selain itu dalam praperadilan, pihak TNGGP dan KemenLHK selalu mangkir, sementara dalam sidang pokok perkara mereka hadir setiap sidang.

“Ini bentuk ketidakprofesionalan dari TNGGP. Makanya diharapkan jadi pertimbangan.”

Di sisi lain, Karnaen mengaku bersyukur permohonan penambahan atau perpanjangan status tahanan kota dikabulkan oleh majelis hakim. Hingga 30 hari ke depan, Didin bisa terus berkumpul bersama keluarga.

“Semoga eksepsi kami juga dikabulkan seperti halnya permohonan perpanjangan status tahanan kota,” ucap dia. (isl)

Comments

comments