Fahira Idris: Amanat Cianjur Nol Persen Belum Optimal

0
297

CIANJUR, patas.id – Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), Fahira Idris, mengatakan bahwa belum adanya regulasi yang tegas terkait peradaran minuman keras (miras), bakal membuat peredarannya semakin marak dan merusak.

“Selama belum ada regulasi larangan miras setingkat undang-undang, maka peredaran miras di Indonesia akan terus marak. Dampak merusak miras baik dari sisi kesehatan maupun kemanusian sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, seperti pemicu tindakan kriminal dan biang masalah sosial serta mengganggu ketertiban umum,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurut Fahira, selama tujuh tahun belakangan ini terjadi peningkatan luar biasa konsumsi minuman keras (miras) di kalangan remaja, tidak terkecuali juga Cianjur. Pada 2007 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia masih diangka 4,9 persen, tetapi pada 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 23 persen dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang.

“Ini sudah bahaya! Berdasarkan tinjuan saya di lapangan hingga 2017 ini, angka-angka ini belum mengalami penurunan yang signifikan.”

Menurut Fahira, kemungkinan besar angkanya akan meningkat, mengingat DPR dan pemerintah tak kunjung mengesahkan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.

“Padahal, DPR sempat menjanjikan RUU ini akan diselesaikan Juni 2016, namun sudah hampir setahun nasib undang-undang ini tidak jelas.”

Oleh karena itu, lanjut dia, maraknya peredaran miras ini karena di Indonesia aturan hukum dan penegakan hukum masih lemah terkait miras sehingga tidak ada efek jera terutama bagi mereka yang menjual miras. “Selain itu, sosialisasi bahaya miras oleh pemerintah terutama kepada para generasi muda masih minim, bahkan sangat minim. Padahal dampaknya miras sama bahaya dengan narkoba,” ungkap dia.

Ditanya tentang kondisi Cianjur yang sudah punya Perda Nol Persen tapi miras masih banyak, Fahira mengungkapkan bahwa Perda hanyalah sebuah dokumen yang akan bermakna jika ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

“Selama penegakan hukum tidak dijalankan, sebagus apapun Perda tidak akan memberi dampak dan manfaat yang signifikan.”

Fahira mengatakan, Cianjur harus bercermin dari beberapa daerah lain yang juga punya Perda Anti Miras, misalnya Cirebon, di mana Perda Anti Miras-nya mampu menurunkan tindakan kriminal di daerah ini.

Sama halnya dengan di Papua yang juga melarang total miras. Sejak disahkan akhir Maret 2016 lalu hingga saat ini, terjadi perubahan signfikan di Papua terutama menurunkan tingkat kriminalitas, kecelakaan, dan KDRT. Semua Perda ini berdampak signifikan karena ada penegakan hukum yang tegas.

“Jadi jika Cianjur yang sudah mempunyai Perda Nol Persen, tetapi miras masih marak yang salah bukan Perda-nya, tetapi pihak-pihak yang berwenang mulai dari Pemkab, kepolisian dan lainnya tidak menjalankan amanat Perda dengan optimal.”

Menurut Fahira, satu-satunya cara memberantas miras adalah sinergi dari semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama memerangi miras. “Yang mau saya sampaikan, ada cara agar bangsa ini terutama generasi muda kita terlindungi dari miras, masalahnya kita semua baik masyarakat, ulama, dan pemerintah punya niat yang kuat atau tidak, untuk melaksanakannya,” kata dia.

Menurutnya, sebuah negara bisa terlepas dari bahaya miras jika negara tersebut mempunyai regulasi larangan miras setingkat undang-undang yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah sampai peraturan kepala daerah (Perda).

Sebuah daerah juga bisa benar-benar bebas dari miras kalau para ulama rajin turun langsung ke masyarakat menyiarkan besarnya dosa dan mudarat akibat miras.

“Semua harus bergerak bersama, dengan begitu saya yakin 100 persen miras tidak ada dibumi Indonesia. Tetapi kalu tidak ada sinergi akan sulit. Perda Miras tidak akan cukup selama aparat penegak hukum tidak tegas dan kita sebagai warga tidak aware adanya pelanggaran hukum terkait miras,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments