Bupati Takkan Copot Jabatan Struktural Mantan Napi Berdasar Rekomendasi

0
374

CIANJUR, patas.id – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi pada Bupati Cianjur untuk membatalkan pengangkatan EI dan HK, dua eks narapidana dalam jabatan struktural. Namun Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar tidak akan mencopot keduanya jika hanya berdasarkan rekomendasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun patas.id, Ketua KASN Sofian Efendi mengeluarkan surat Nomor B649-/KASN/2/2017 pada 28 Februari 2017 kepada Bupati Cianjur atas beberapa laporan terkait kebijakan pengangkatan pejabat.

Dalam surat tersebut terdapat tiga poin, yakni meninjau kembali keputusan Bupati Cianjur Nomor 820/kep.101/BKPPD/2016 tertanggal 20 Desember 2016 lalu, dan melengkapi dokumen administratif terkait pemberhentian terhadap empat PPTP, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010.

Kedua, mengembalikan delapan pejabat administrator dan 97 pejabat pengawas yang diberhentikan tanpa alasan pelanggaran atau tidak tercapainya kinerja ke jabatan semula. Ketiga, membatalkan pengangkatan dalam jabatan struktural EI dan HK karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberlakukan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5/2014 terhadap keduanya.

Saat ditemui di Pendopo Cianjur, Senin (20 Maret 2017), Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku telah menerima surat tersebut, namun dia tidak akan mencabut atau memberhentikan EI dan HK jika ketentuan masih berbentuk rekomendasi.

“Kalau sudah instruksi baru saya jalankan, jika masih sebatas rekomendasi kan tidak wajib. Tapi setelah keluar instruksi dari Kemendagri, pasti dijalankan. Kalaupun sampai harus diberhentikan dari PNS-nya, ya, diberhentikan, asal ada instruksi bukan rekomendasi.”

Irvan menambahkan, keduanya bukan bermasalah terkait uang negara dan merugikan negara, melainkan sebatas maladministrasi. Namun jika tetap dianggap salah, dia bakal menjalankannya bila telah muncul instruksi. “Itu kan masalahnya administratif, bukan merugikan negara. Makanya diangkat, kalau memang salah ya buat instruksinya, jangan sebatas rekomendasi. Sebelum ada instruksi, akan tetap pada jabatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Tohari Sastra, mengatakan bahwa dirinya belum menerima surat rekomendasi dari KASN. Namun dia optimis pengangkatan tersebut sudah melalui tahap prosedural yang benar.

“Belum menerima, mungkin langsung ke Pimpinan. Kalau memang tidak boleh, ya nanti komunikasi dengan pimpinan (Bupati, red). Tapi kan aturannya masih multitafsir, jadi kami anggap memang masih diperbolehkan,” pungkasnya. (isl)

Comments

comments