Pemkab Jangan Hanya Ambil Manisnya, Ujar Provinsi

0
232

CIANJUR, patas.id – Satpol PP Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu bentuknya adalah mengingatkan pemasang iklan dan reklame untuk menempuh perizinan, sehingga Pemkab tidak hanya mementingkan penarikan pajak atau retribusinya.

Kepala Seksi Pengamanan dan Ketertiban Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Herry Djumhana, mengungkapkan bahwa terdapat ribuan reklame tak berizin yang berdiri di lahan sepanjang jalan provinsi dan nasional, di antaranya berada di Kabupaten Cianjur.

“Makanya kali ini kami tertibkan reklame yang tak berizin. Yang ada izinnya hanya beberapa, sebelahnya banyak yang tak ada izin,” ujar Herry seraya menambahkan bahwa pemerintah daerah harusnya ikut mengantisipasi munculnya pemasangan reklame di jalur provinsi, terlebih yang tak menempuh proses administrasi yang sesuai.

“Meskipun ada Perda tentang retribusi ke Pemkab atau Pemkot, tapi harus tetap ikuti prosedur dengan memastikan ada persetujuan dari Provinsi jika berada di jalur provinsi atau nasional. Jangan hanya ambil manisnya tapi membiarkan pelanggaran.”

Herry mengakui adanya penertiban bakal berimbas pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak atau retribusi reklame. Namun jika dibiarkan, hal tersebut akan mengakibatkan menjamurnya reklame tak berizin.

“Bukan menghambat investasi, tapi tempuh dulu prosedurnya. Kami harap Pemkab bisa bersinergi dengan Provinsi. Kalau sudah ada persetujuan dari Provinsi, silakan saja.”

Tahun ini ada delapan kota/kabupaten yang ditargetkan akan dilakukan penertiban reklame. Di antaranya adalah Ciamis, Tasikmalaya, Bekasi, Cirebon, Garut, Subang, Majalengka, dan Cianjur. Herry menegaskan bahwa pembongkaran ini hitung-hitung terapi kejut bagi pemasang reklame. “Kami hanya berikan shock therapy dulu, tidak semuanya ditertibkan. Namun kalau makin banyak, pasti akan digelar lagi penertiban secara keseluruhan.” (isl)

 

Comments

comments