Minim Pengaduan, Kewenangan BPSK Dibatasi

0
247


CIANJUR, patas.id – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cianjur mencatat, selama 2016, lembaga yang dibentuk pada 2014 itu hanya menerima 20 pengaduan. Sebanyak 15 di antaranya diselesaikan dengan cara mediasi.

Ketua BPSK Kabupaten Cianjur, Judi Adi Nugroho, mengatakan bahwa jenis pengaduan yang masuk rata-rata persoalan layanan jasa pembiayaan. Selain itu, ada juga pengaduan yang masuk dari konsumen yang merasa dirugikan oleh jasa pengiriman barang.

“Pengaduan yang masuk ada 20. Rata-rata layanan jasa pembiayaan. Contohnya, penarikan paksa kendaraan di tengah jalan lantaran si konsumen belum membayar angsuran.”

Menurutnya, dari 15 aduan yang disidangkan, hanya 8 yang diselesaikan di BPSK, sisanya diselesaikan di peradilan umum. Judi menyebutkan, kebanyakan masyarakat belum paham tentang pentingnya BPSK. Sehingga, tidak banyak jenis pengaduan yang masuk. “Salah satu kasus yang diselesaikan di BPSK di antaranya upaya pengurangan biaya penarikan yang dilakukan lembaga pembiayaan terhadap konsumen,” ungkapnya, Senin (23 Januari 2017).

Berbicara peran BPSK di tahun ini, kata Judi, pihaknya memprediksi bakal terus terjadi pengaduan-pengaduan di bidang layanan lembaga keuangan dan berharap konsumen bersedia bersikap proaktif. “Kemungkinan besar tahun ini masih di seputaran kasus antara konsumen dengan leasing. Mudah-mudahan, masyarakat bisa memahami pentingnya BPSK. Kalau konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, silahkan melapor ke kami.”

Sementara itu Anggota Majelis BPSK Kabupaten Cianjur, Nanang Rustandi, menganggap kewenangan BPSK saat ini sudah mulai dikurangi. Terlebih dengan banyaknya kasus yang diselesaikan di peradilan umum.

“Keberadaan BPSK semakin tidak jelas. Kewenangan dibatasi. Pemerintah seakan kurang memperhatikan BPSK dikarenakan anggaran yang dialokasikan pun sangat minim.”

Nanang juga mengaku bahwa ada tumpang tindih kewenangan antara peradilan BPSK dengan peradilan umum. Konsumen atau pelaku usaha yang bersengketa kadang lebih memilih peradilan umum untuk menyelesaikan persengketaannya karena dianggap lebih familiar.

“Ada tumpang tindih kewenangan antara BPSK dengan peradilan umum. Selain itu juga ada ranah sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh BPSK, salah satunya persoalan perbankan. Itu harus diselesaikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” pungkasnya. (tri)

Comments

comments