Google Keukeuh Ogah Bayar Pajak

0
282

JAKARTA, patas.id – Niat baik pemerintah Indonesia yang meminta perusahaan mesin pencari Google Inc untuk membayar utang pajak lewat jalur negosiasi sepertinya gagal. Hingga akhir tahun ini, Google keukeuh ogah bayar pajak.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengungkapkan bahwa jika sampai akhir tahun ini tidak ada kesepakatan, maka kasus pajak Google akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan (preliminary investigation) dari sebelumnya negosiasi (tax settlement).

Menurut Ken, perusahaan raksasa seperti Google sama statusnya dengan Wajib Pajak lainnya di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap penunggak pajak luar negeri.

“Google itu sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Kalau ada tunggakan dan dia tidak mau bayar, bisa dimasukkan ke penjara juga. Sama perlakuannya karena subjek pajak dalam negeri.”

Pihak Google menolak berkomentar. Google hanya kembali mengulangi pernyataan bahwa mereka telah membuka kantor cabang di Indonesia sejak 2011, telah membayar pajak, dan siap bekerja sama dengan pemerintah. Disinyalir, Google ogah membayar pajak karena merasa total tagihan pajak hanya sebesar Rp 337,5-405 miliar.

Namun, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, menghitung penghasilan Google bisa mencapai Rp 6 triliun pada 2015 dengan penalti sebesar Rp 3 triliun. Data tersebut didapat dari bagian akuntansi Google.

Jika dihitung secara rinci, utang pajak Google bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Angka itu sudah termasuk denda 400% dari pokok pajak sekitar Rp 1 triliun.  Jumlah tersebut, menurut Haniv, baru untuk utang pajak tahun 2015 saja, belum sampai pemeriksaan utang pajak lima tahun sebelumnya (sejak tahun 2011).

Sebelumnya dalam negosiasi, tutur Haniv,  pemerintah Indonesia sudah memasang angka yang jauh di bawah potensi pajak perusahaan sekaliber Google. Namun dengan jumlah yang rendah pun, Google ogah membayar utang-utang pajaknya. Padahal angka yang diajukan pemerintah sudah sangat rendah, yakni sekitar Rp 998,05 miliar.

Karena negosiasi ternyata buntu, kasus pajak Google akan ditingkatkan ke tingkat investigasi dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Haniv menyatakan bahwa pemerintah memberi waktu satu bulan bagi Google untuk menyerahkan laporan keuangannya, terhitung sejak Januari 2017, agar bisa segera diproses melalui tarif pidana pajak biasa dengan denda 150 persen.

“Kalau tetap tak memberi laporan keuangan, akan didenda 400 persen karena masuk dalam tahap investigasi.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang gerah dengan kasus ini, sebelumnya mengungkapkan bahwa strategi aggressive tax planning yang digunakan perusahaan-perusahaan berbasis internet di Indonesia tidak bermoral.

“Jika Anda mendapat uang di sini, akan adil jika Anda membayar pajak disini. Saya tidak peduli dimana kantor pusat Anda.”

Pengunjuk rasa memegang balon bertulikan “Google harus bayar pajak,” di depan kantor perwakilan Google di Tel Aviv.

Untuk informasi, kasus pajak Google tidak hanya terjadi di Indonesia. Perusahaan mesin pencari terbesar di dunia itu dikenal cerdik memanfaatkan celah hukum agar bisa membayar pajak sekecil-kecilnya setelah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebelumnya pihak Google mengklaim bahwa kantor Google Indonesia hanya bersifat perwakilan, karena itu Google tidak harus membayar pajak ke Indonesia. Padahal, transaksi bisnis digital Google Indonesia pada taun 2015 dperkirakan mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 trilyun. Namun dengan cerdik Google mengalihkan keuntungannya ke Google Asia Pasifik yang berkantor di Singapura dan menolak diaudit.

Selain di Indonesia, Google juga dengan licin memanipulasi hukum untuk menghindari pajak di negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, Italia, dan negara-negara lain. Namun meski saat ini negosiasi menemui jalan buntu, Haniv tak menampik peluang kesepakatan dengan Google masih bisa terjadi, sebab Google kerap melakukan lobi dengan pihak eksekutif, bahkan ke Presiden Joko Widodo. (cho)

Comments

comments