Revisi UU ITE 2008 Menuai Kontroversi

0
208

JAKARTA, patas.id – Rapat paripurna DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi tersebut mulai berlaku hari ini, Senin (28 November 2016) dan beritanya menjadi viral di sosial media serta menuai kontroversi di berbagai kalangan.

Secara umum, tidak ada yang perubahan signifikan dalam UU revisi tersebut. Yang berbeda adalah jika sebelumnya konten informasi elektronik bersifat delik umum, kini sifatnya delik aduan. Beberapa perubahan tersebut mencakup:

  1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.
  2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 45 Ayat 3. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan atau menakut-nakuti dalam Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
  3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini tertuang dalam penambahan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan 2.
  4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
  6. Menambahkan Right to be Forgotten atau Hak untuk Dilupakan, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Tambahan ketentuan ini tertuang dalam Pasal 26. Artinya, seseorang boleh mengajukan penghapusan konten atau informasi tak benar tentang dirinya yang dipublikasikan di masa lalu.
  7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 yang berisi kewajiban pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Selain itu, pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum.

Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin berpendapat revisi tersebut berpotensi mengancam kebebasan ekspresi. Dalam jumpa pers hari ini, Nawawi mengungkapkan bahwa UU ini akan mengekang sikap kritis masyarakat Indonesia.

“Perubahan yang dilakukan terkait UU ITE ini hanyalah melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru kepada Pemerintah.”

Di kalangan netizen, revisi UU ini pun menuai berbagai komentar. Alvian Andrianus Saputra, misalnya, dengan lucu menyebutkan bahwa revisi ini merupakan upaya pemerintah untuk melatih kesabaran warga.

“Kita bersyukur dengan adanya UU ini. Pemerintah secara langsung melatih kita untuk sabar. Jadi jika kita mau mengeluh tentang pelayanan harus sabar dan diem aja, trus jika ingin mengritik hal-hal juga tidak boleh dan harus sabar. Soalnya ntar kita akan dilaporin. Jadi kita harus jadi pribumi yang sabar sesuai lagunya Dewi Yull kalo gak salah. Diam itu emas.”

Apapun komentarnya, revisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini menuntut masyarakat agar lebih berhati-hati di ranah media sosial, terutama dalam urusan membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. (cho)

Comments

comments