Dari 157 Toko Swalayan, Hanya 75% yang Punya Izin Lengkap

0
284

CIANJUR, patas.id – Sebanyak 12 toko swalayan yang masuk dalam daftar hitam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Cianjur, dipastikan bakal ditutup dan dilarang beroperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, 12 toko swalayan yang tidak memiliki legalitas izin serta dibangun setelah keluarnya moratorium toko swalayan terdapat di wilayah perkotaan dan sebagian besarnya di Cianjur selatan.

Sebanyak 3 toko swalayan tersebut berada di Kecamatan Cianjur, satu toko di Kecamatan Ciranjang, satu toko di Kecamatan Haurwangi, dan satu lainnya di Cibeber. Sementara itu untuk di wilayah Cianjur selatan, terdapat dua toko masuk dalam block di Cidaun, satu toko di Sukanagara, dan tiga lainnya di Kecamatan Pagelaran.

“Yang kami sangat sayangkan, di wilayah perkotaan juga ada yang masuk dalam blok tersebut, bahkan ada tiga di Kecamatan Cianjur,” ujar Kepala DPM-PTSP Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar, Minggu (27 Agustus 2017).

Menurutnya, kebanyakan toko swalayan yang tidak memiliki izin adalah yang berupa franchise.

“Toko swalayan yang tidak berizin itu banyaknya yang dari pemilik modal, menjalin kerja sama dengan pemilik perusahaan. Sayangnnya izin tidak ditempuh dengan lengkap.” 

Endang mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat sejak April lalu ke Satpol PP Kabupaten Cianjur untuk menindak 12 toko swalayan dan menutup operasionalnya. DPM-PTSP, ungkap dia, tidak akan mengularkan izin meskipun mereka mengajukan, sebab sampai saat ini belum bisa mengeluarkan izin dengan adanya moratorium.

Harus segera ditutup operasionalnya, tapi itu urusannya Satpol PP sebagai instansi penegak peraturan daerah.” 

Di sisi lain, DPM-PTSP juga telah melakukan sidak ke 43 toko swalayan di Kabupaten Cianjur selama kurun waktu tiga hari terakhir. Hampir sebagian di antaranya disegel oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui tim dari beberapa instansi pemerintahan.

Endang Suhendar mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, ada sekitar 157 toko swalayan di Kabupaten Cianjur, namun dari beberapa kecamatan yang telah dilakukan penyisiran, baru 43 di antaranya yang didatangi.

“Hampir setengahnya yang diberi segel dalam pengawasan oleh tim, rata-rata masalahnya SIUP dan TDP yang habis, ada juga yang izin lainnya tidak ada. Namun dari data terakhir pun dari 157 toko swalayan, hanya 75 persennya yang memiliki izin lengkap.”

Namun, lanjutnya, dengan munculnya regulasi baru yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pihaknya bersama Satpol PP, Diskoperindag, dan instansi lainnya kembali melakukan pemeriksaan.

“Kami juga dorong mereka mengurus perubahan status perizinan dari yang semula izin usaha toko modern menjadi izin usaha toko swalayan,” ujar Endang.

Menurutnya, DPM-PTSP Kabupaten Cianjur sudah memanggil pengusaha dan pemilik perusahaan toko untuk pengurusan izin yang baru. “Pada dasarnya mereka siap, tapi dengan segala kesibukan jadi butuh waktu,” katanya. (isl)

Comments

comments