9 Minimarket Tak Berizin Dipasangi Segel Dalam Pengawasan

0
281

CIANJUR, patas.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa dari sekitar 80 toko modern yang diperiksa izinnya, 9 minimarket diketahui tak berizin. Mayoritas minimarket tak berizin tersebut merupakan waralaba milik perorangan.

Kepala Bidang Data Sistem Informasi DPM-PTSP Kabupaten Cianjur, Muzani Saleh, mengatakan dengan jumlah personel yang ada, pihaknya baru menuntaskan pemeriksaan ke setengah dari 162 toko modern di Cianjur. “Sejak sebulan lalu kami data setiap toko modern. Namun karena petugasnya terbatas, baru setengah dari keseluruhan di Cianjur,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki, ada sembilan toko modern yang disegel lantaran tidak memiliki perizinan, beberapa di antaranya berada di Cikalongkulon, Kecamatan Cianjur, dan di Cianjur selatan.

“Kalau yang benar-benar tanpa izin ada sembilan, selebihnya ada juga yang izinnya tidak lengkap. Kami pasang segel dalam pengawasan untuk dilengkapi izinnya, kalau yang tidak punya sama sekali jadi data khusus sebagai laporan ke bupati.”

Muzani menambahkan bahwa kebanyakan toko yang tidak berizin merupakan waralaba, atau kerja sama antara perorangan dengan perusahaan toko modern di Indonesia. “Kalau yang resmi milik perusahaannya sudah ditempuh izinnya. Tapi jadi pertanyaan juga, apakah tidak dipantau oleh pemilik perusahaan ketika namanya digunakan oleh perorangan yang pengurusan izinnya belum ditempuh?”

Pihaknya menduga masih banyak toko modern tak berizin yang menyebar di Cianjur dan belum masuk dalam data. Jarak yang jauh serta lokasi yang berada di pedalaman membuat pengawasan menjadi sulit.

“Kemungkinan banyak toko modern yang tidak terdata, soalnya ketika saya ke selatan dalam agenda Saba Lembur, ditemukan toko modern baru yang pada data di kami belum masuk. Jumlah toko modern di Cianjur mungkin lebih dari 162 toko. Makanya agenda pemeriksaan izin ini juga menjadi agenda pendataan yang nantinya dilaporkan ke Pimpinan.”

Menurutnya, pihak perusahaan toko modern juga diimbau untuk mau bekerja sama dengan mengirim data jumlah toko modern. Nantinya data tersebut akan diselaraskan dengan data dari Dinas Penanaman Modal.

“Surat dan pemanggilan sudah dilakukan sejak dua pekan lalu, tapi belum ada laporan lagi dari legal perusahaan toko modern tersebut. Kami harap ada kerjasamanya, sebab ini untuk menata perizinan di Cianjur. Jika tidak, maka kami akan tindak tegas yang tak berizin,” ucapnya. (isl)

Comments

comments