Koperasi tak Aktif tidak Perlu Dibekukan

0
183

CIANJUR, patas.id – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Cianjur, menyatakan koperasi yang kini tak aktif tidak perlu dibubarkan atau dibekukan, lantaran dengan pembinaan berkala, koperasi tersebut bisa kembali aktif dan mendukung kemajuan ekonomi.

Ketua Dekopinda Cianjur, Harry M Sastrakusumah, mengatakan, pembubaran koperasi dianggap tidak selalu harus menjadi pilihan akhir bagi kelangsungan 1.000 koperasi yang tidak aktif menjalankan fungsinya di Cianjur. Badan hukum koperasi yang telah diterbitkan, sebenarnya dapat difungsikan kembali sesuai ketentuan perkoperasian.

”Pembubaran koperasi itu menjadi bentuk ketidakmampuan pembina dan pemerintah. Makanya, perlu ada pengoptimalan yang lebih baik bagi koperasi yang sudah ada,” kata dia.

Menurutnya, perubahan Undang-undang koperasi, ditolaknya usulan perubahan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992, memperlihatkan terdapat beragam kepentingan politik, sekaligus menggambarkan ketidaksanggupan pemerintah dan pembina dalam memerankan tugas dan fungsi masing-masing.

Padahal menurutnya, dalam pengembangannya koperasi membutuhkan kerja sama yang seimbang antara pemerintah, anggota, dan kelompok koperasi.

”Besarnya lembaga koperasi tidak harus diukur dari besaran kegiatan usaha dan asetnya, yang perlu dilihat adalah manfaatnya bagi anggota sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.

Dekopinda sendiri mencatat, terdapat 1.427 badan hukum koperasi. Sejumlah koperasi yang aktif melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dikatakan terus bergerak dari tahun ke tahun. Sejak 2004–2015 terdapat 117 koperasi yang aktif melaksanakan RAT dengan total lebih dari 1.400 badan hukum.

Menurutnya, sejumlah koperasi yang aktif perlu terus didorong dengan sosialisasi dan advokasi. Koperasi perlu mendapatkan keduanya agar dapat terus melaksanakan tata cara berkoperasi yang baik dan benar.

”Sebagai pemilik regulasi dan kebijakan, pemerintah daerah dan pusat harus mengubah momentum gebyar dengan kuantitas menjadi kualitas dalam mensejahterakan rakyatnya dalam membentuk atau memberikan permohonan badan hukum koperasi,” tuturnya.‎(isl)

Comments

comments