PNS Dilarang Pakai Gas Subsidi

0
237

CIANJUR, patas.id – DPRD Kabupaten Cianjur mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan larangan penggunaan elpiji 3 kilogram bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasalnya elpiji bersubsidi tersebut hanya ditujukan bagi warga tidak mampu bukan pejabat pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Ade Sobari. Menurutnya, pejabat pemerintahan atau para PNS sudah masuk dalam kategori warga mampu, apalagi untuk golongan tertentu dengan gaji dan tunjangan yang besar.

“Kalau mau menggunakan elpiji 3 kilogram, jangan jadi PNS. Sebab gas bersubsidi hanya untuk warga tak mampu.”

Untuk diketahui, ‎PT Pertamina (Persero) mengemukakan jika di sejumlah daerah sudah melakukan kebijakan khusus terkait elpiji 3 kilogram, dimana para PNS di daerahnya dilarang menggunakan gas bersubsidi. Kota/Kabupaten yang telah menerapkan aturan tersebut di antaranya, Binjai, Deli Serdang, Bogor, Bandung, Bekasi, Pati, Kudus, Kota/kabupateb Semarang, Ponorogo, Blitar, dan Kediri.

Menurut Ade, aturan tersebut harus diterapkan, sebab dapat memperbaiki sistem atau penyaluran elpiji 3 kilogram sehingga tepat sasaran, dengan digunakan oleh warga tidak mampu‎.

“Tentu saya mendukung, agar distribusinya tepat sasaran. Jangan sampai yang mampu tetap minta subsidi. Kalau seperti itu jiwa mereka memang miskin meskipun berkecukupan.”

Jika Pemkab berniat, lanjut dia, para distributor atau pengusaha elpiji dapat diajak berkomunikasi dengan tidak memberikan elpiji 3 kilogram kepada PNS. “‎Pengawasan dan pemantauan bisa dilakukan dengan berbagai cara, tinggal mau atau tidak?” ujarnya.

Sementara itu Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengeluarkan kebijakan tersebut. Pasalnya belum ada surat resmi dari kementrian atau pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Tidak bisa mengeluarkan kebijakan begitu saja, apalagi yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Tapi jika sudah ada instruksi dari Pusat, mau tidak mau harus dikeluarkan kebijaka‎nnya.”

Irvan menambahkan, pengawasan pembelian elpiji pun akan sulit untuk dikontrol, sebab para penjual tidak bisa menanyakan begitu saja apakah pembeli itu PNS atau bukan. Perlu ada regulasi yang jelas dan petunjuk pemantauannya.

“Kalau memang ingin menekan subsidi buat aturan dan instruksi dari pusat sehingga daerah mudah mengiplementasikannya. Jika tidak ada ya tidak bisa diatur begitu saja, sebab sulit mengontrolnya,” tutur dia. (isl)

Comments

comments