Pilkada Cianjur Potensi Rawan, Peringkat 2 di Jabar

0
123

CIANJUR, patas.id – Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 berada pada peringkat kedua di Jawa Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan potensi-potensi kerawanan bisa terjadi berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menjelaskan, terdapat empat dimensi IKP Pilkada Cianjur 2020 yang jadi barometer. Keempat dimensi itu terdiri dari konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi serta partisipasi.

“Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, Bawaslu menempatkan Kabupaten Cianjur berada pada peringkat kedua di Jawa Barat. Di Pulau Jawa, IKP Kabupaten Cianjur berada pada peringkat keempat, dan secara nasional dari berbagai daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak tahun ini berada pada peringkat ke 17,” tutur Hadi kepada wartawan, Jumat (6 Maret 2020).

Hadi menuturkan, IKP Kabupaten Cianjur berada pada kategori 5 dengan level nilai 63,77. Berdasarkan penilaian dimensi Konteks Sosial dan Politik poinnya sebesar 67,07, pada dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil poinnya sebesar 66,15, pada dimensi Kontestasi nilainya sebesar 51,91, dan pada dimensi Partisipasi Politik poinnya sebesar 72,15.

“Jika melihat data, pada dimensi Partisipasi Politik, IKP di Kabupaten Cianjur relatif cukup tinggi,” terang Hadi.

Tingginya poin dimensi partisipasi politik pada IKP Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur di antara indikatornya yakni partisipasi pemilih yang masih di bawah 77,5 persen, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada, rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat, rendahnya partisipasi parpol dalam pengusungan calon kepala daerah serta jumlah suara tidak sah.

“Dari berbagai indikator-indikator IKP ini, ada berbagai rekomendasi yang harus dilaksanakan penyelenggara serta stakeholder lain,” jelas Hadi.

Di tingkat penyelenggara pemilu, kata Hadi, rekomendasinya harus meningkatkan pelayanan, terutama terhadap proses pencalonan baik perseorangan maupun partai politik, akurasi data pemilih, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sedangkan rekomendasi bagi partai politik adalah meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik dengan intensif selama tahapan pilkada.

“Sedangkan bagi pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan. Bagi TNI, Polri, BIN, atau BINDA, harus bisa menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Sementara ada juga peran dan keterlibatan ormas dan OKP, yakni memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis,” pungkasnya.

Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan IKP Pilkada 2020 tentu harus disikapi bersama-sama. Artinya, semua pihak harus menguatkan komitmen untuk menjaga kondusivitas wilayah selama berlangsungnya penyelenggaraan pilkada.

“Tingkat kerawanan penyelenggaraan pilkada itu tentu berubah-ubah. Sejauh ini kami di KPU selalu berkomitmen melaksanakan pilkada agar berjalan dengan aman dan tertib,” tegas Hilman.

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, menjelaskan, relatif tingginya IKP Pilkada Cianjur 2020 didasari pertimbangan minimnya informasi yang diterima masyarakat. Karena itu, perlu ada penyebaran informasi lebih masif kepada semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk bersama-sama menyukseskan pilkada nanti.

“Libatkan juga media sebagai corong informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pilkada,” tandas Wahyu. (daz)

Comments

comments