Panwascam Pilkada 2020 Didominasi Wajah Baru

0
23

CIANJUR, patas.id – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat, Yulianto, menegaskan bahwa titik rawan yang harus diawasi dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat adalah netralitas ASN. Untuk mengantisipasi hal tersebut, butuh pengawasan yang lebih ketat serta kinerja pengawas yang memiliki intergritas yang kuat.

“Pengawasan terhadap netralitas ASN harus dilakukan secara ketat oleh pengawas yang memiliki integritas,” ujar Yulianto kepada wartawan saat menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Cianjur di Hotel Sanggabuana, Cipanas, Cianjur, Jumat (27 Desember 2019).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari, menjelaskan, sebanyak 96 anggota panwascam se-Kabupaten Cianjur mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Mereka akan bertugas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 mendatang.

Usep mengatakan, 96 anggota panwas kecamatan yang dilantik berasal dari 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur.

“Semoga bekerja dengan profesional menjaga intregritas serta melaksanakan ketentuan perundang undangan yang yang berlaku,” ujar Usep.

Usep mengatakan dari 96 anggota yang dilantik, 55 persen merupakan wajah baru. “Untuk panitia yang lama 45 persen masih dipertahankan, sedangkan 55 persen merupakan wajah baru,” jelasnya.

Dia mengharapkan adanya pengawasan dari masyarakat, agar tugas pengawasan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.

“Mari kita bersama-sama dengan Bawaslu untuk mengawasi tahapan pilkada tahun 2020 mendatang,” ucapnya.

Terkait adanya kekecewaan dalam proses seleksi Panwascam, pihaknya menganggap sudah melaksanakan seleksi sesuai dengan prosedur.

“Sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terkait orang-orang yang sudah kita umumkan lolos seleksi administrasi ke publik. Tapi tidak ada tanggapa-tanggapan yang signifikan,” jelasnya.

Usep menegaskan, apabila terdapat pelanggaran etik maupun tindak pidana, ada prosedur yang harus dilaksanakan. “Jika masyarakat melihat kecurangan-kecurangan dalam hal tersebut maka langsug lapor kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur. Karena bawaslu yang menangani bila terjadi pelanggaran kode etik,” tegasnya. (daz)

Comments

comments