Bersih-bersih Jelang Pilkada, Plt Bupati Cianjur Gelar Mutasi Besar-Besaran

0
131

CIANJUR, patas.id – Menjelang masuk tahun politik Pilkada Cianjur 2020, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, menggelar mutasi dan rotasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, Kamis (21 November 2019). Namun, Herman membantah pergantian pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini ada kaitan dengan hajatan demokrasi tersebut.

“Mutasi dan rotasi ini untuk mengisi kekosongan jabatan. Prosedurnya murni sesuai dengan kebutuhan dan sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri dan Komisi ASN,” ujar Herman kepada wartawan usai acara pelantikan di Taman Pancaniti Pendopo Kabupaten Cianjur, Kamis (21 November 2019).

Menurut Herman, sesuai aturan selama 6 bulan sebelum masa pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020, rotasi dan mutasi masih bisa dilakukan untuk kepentingan pemerintahan. “Lagi pula, pelaksanaan pilkada kan masih jauh. Jadi, mutasi dan rotasi saat ini tidak ada kaitan,” kata Herman.

Herman menambahkan, proses rotasi dan mutasi ini sudah melalui tahapan lelang jabatan terbuka (open bidding) sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Dia menjamin tidak ada tekanan atau intervensi pihak lain, apalagi melibatkan money politics.

“Saya jamin tidak ada titipan atau intervensi. Malah, saya tegaskan kalau ada terbukti praktek money politics dalam proses pengangkatan pejabat, maka pejabat yang bersangkutan langsung dipecat dari jabatannya,” tandas Herman.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Mohammad Isnaeni, menegaskan, Komisi A akan melakukan evaluasi terhadap proses rotasi dan mutasi yang dilakukan Plt Bupati Cianjur. Menurut Isnaeni, pihaknya mensinyalir ada beberapa kejanggalan dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan tersebut.

“Contohnya ada jabatan yang dilelang melalui proses open bidding, tapi ada pula yang tidak. Ini kan janggal, kalau mau open bidding ya harus semua,” kata Isnaeni.

Selain itu, Isnaeni juga menyorot rotasi yang dilakukan terhadap pejabat yang statusnya sebagai penyidik PNS (PPNS). Padahal Pemkab Cianjur hanya punya satu orang pejabat di lingkungan Satpol PP yang statusnya sebagai PPNS.

“Kalau pejabat tersebut dirotasi ke tempat lain, Satpol PP sebagai penegak Perda tidak punya PPNS. Kalau tindakan penertiban atau penegakan peraturan dilakukan bukan oleh PPNS kan itu menyalahi aturan. Bisa celaka itu,” tegas Isnaeni.

Isnaeni mengancam kalau Plt Bupati Cianjur tidak bisa menjelaskan kejanggalan-kejanggalan tersebut, masalah ini bisa dibawa ke Pansus DPRD. “Ya, kalau tidak ada penjelasan, kami akan mengusulkan untuk mmbentuk Pansus,” tandas legislator dari Fraksi Partai Golkar ini. (daz)

Comments

comments