Tidak Berdasar Hasil Open Bidding, Jabatan Sekwan Itu Semipolitik

0
52

CIANJUR, patas.id – Pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan melalui open bidding atau lelang terbuka. Hasilnya, pemenang diambil berdasarkan peringkat yang dikeluarkan panitia seleksi (pansel).

Namun, ada pengecualian untuk jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil open bidding, peringkat pertama ditempati Bambang Tavip, tetapi Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur memutuskan Aris Haryanto yang menjadi Sekwan (Sekretaris Dewan). Padahal Aris menduduki peringkat kedua setelah Bambang, disusul Firman Edi dan Iwan Karyadi di peringkat ketiga dan keempat.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengaku berkomitmen akan mengikuti hasil open bidding berdasarkan peringkat, siapapun orangnya. Herman menyebutkan bahwa urutan teratas open bidding jabatan Sekwan adalah Bambang Moh Tavip, maka peluang menempati Sekretaris Dewan cukup terbuka.

“Pansel sengaja mengeluarkan hasil open bidding berdasarkan peringkat. Kami akan mengambil peringkat pertama hasil seleksi yang dilakukan pansel,” kata Herman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (22 Oktober 2019).

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjut, Ganjar Ramadhan, mengapresiasi Plt Bupati Cianjur yang berkomitmen mengangkat pejabat berdasarkan ranking hasil open bidding. Namun, Ganjar menegaskan bahwa pengangkatan posisi Sekretaris DPRD berbeda dengan jabatan ASN lain.

“Hal ini sesuai pasal 205 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekwan dilakukan oleh bupati atau wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kota/kabupaten,” kata Ganjar.

Ganjar mengakui, hasil rapat pimpinan yang dihadiri 4 unsur pimpinan, 8 fraksi, dan 4 komisi yang merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah, sepakat memunculkan nama Aris Haryanto (Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur) sebagai calon Sekretaris DPRD definitif. Alasannya didasari pertimbangan karena Aris sudah terlihat kinerjanya membantu anggota DPRD.

“Jabatan Setwan itu bisa dibilang semipolitik. Di sisi lain, Setwan itu adalah ASN anak buah Bupati, tapi di sisi lain, juga harus melayani kebutuhan seluruh anggota DPRD, bukan hanya ketua atau wakil ketua DPRD,” tandasnya. (daz)

Comments

comments