Bawaslu Kekurangan Pengawas TPS

0
32

CIANJUR, patas.id – Bawaslu Kabupaten Cianjur cukup kesulitan merekrut petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019. Dari kebutuhan sebanyak 6.874 orang PTPS, Bawaslu masih kekurangan sebanyak 1.782 orang.

“Sebetulnya kalau melihat dari jumlah pendaftar selama proses rekrutmen, calon PTPS itu bisa dibilang surplus. Jumlah pendaftar mencapai 7.300 orang. Namun karena aturan persyaratannya harus berusia minimal 25 tahun dan minimal lulusan SMA sederajat, banyak yang tidak memenuhi syarat. Kami masih kekurangan sebanyak 1.782 orang lagi atau sekitar 19,73 persen,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, Jumat (15 Maret 2019).

Menurut Hadi, Bawaslu mencari solusi lain seandainya kuota PTPS tidak memenuhi kebutuhan. Satu di antaranya dilakukan dengan cara menambal kekurangan PTPS di satu daerah dengan pelamar yang memenuhi syarat di daerah lainnya.

“Misalnya di desa A terdapat jumlah pelamar 2 hingga 3 orang yang masuk kriteria, maka sisanya kita masukkan ke daerah lain yang kurang,” tuturnya.

Kekurangan jumlah PTPS itu tersebar hampir merata di semua kecamatan. Dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, kata Hadi, hanya Kecamatan Bojongpicung yang telah memenuhi kebutuhan sesuai kuota.

“Semua pendaftar PTPS di Kecamatan Bojongpicung masuk kriteria yakni berusia 25 tahun dan pendidikan minimal SMA. Sisanya hampir semua kecamatan kekurangan,” jelas Hadi.

Tugas utama PTPS di antaranya melakukan pengawasan pada hari H pencoblosan pada 17 April. Mereka akan bertugas selama 1 bulan terhitung 25 Maret hingga 25 April 2019.

“Mereka ujung tombak pengawasan pada hari H. Bagi masyarakat yang berminat jadi PTSP dan memenuhi persyaratan, mereka masih bisa mendaftarkan diri,” jelasnya.

Direkrutnya PTPS itu, kata Hadi, lebih kepada mengukur ketaatan penyelenggara. Misalnya, saat pemungutan suara, TPS mulai dibuka pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.

“Nanti ada laporan per tiga jam dari setiap TPS. Mereka juga memantau DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena dikhawatirkan salah memberikan surat. Intinya, apa yang menjadi potensi terjadinya pelanggaran harus bisa dipantau langsung PTPS,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments