Buntut Kisruh NIK WNA Masuk DPT Pemilu, HMI Geruduk Kantor KPU

0
53

CIANJUR, patas.id – Puluhan massa aksi dari HMI Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor KPU Kabupaten Cianjur di Jalan Taifur Yusuf, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Senin (4 Maret 2019). Mereka menuding KPU telah bertindak lalai sehingga ada NIK warga negara asing (WNA) yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dengan membentangkan bendera HMI berukuran besar dan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap KPU Kabupaten Cianjur, para mahasiswa satu per satu melakukan orasi di bawah pengawalan pihak kepolisian.

Tak hanya melakukan orasi secara bergiliran, massa aksi juga menyerahkan buku raport merah bagi KPU Kabupaten Cianjur yang diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi.

“Raport merah yang kami serahkan kepada ketua (KPU) merupakan warning bagi mereka agar lebih baik dan tidak lalai dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu 2019,” kata Koordinator Aksi HMI Cianjur, Dede Romansyah, kepada wartawan di sela-sela aksi, Senin (4 Maret 2019).

Dede mengungkap, ada tiga kesalahan yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, yaitu kesalahan dalam memasukan nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, dan kesalahan dalam memasukan tanggal lahir.

“Ini jelas keteledoran yang telah dilakukan KPU, karena seharusnya WNA tidak memiliki hak pilih. Kelalaian yang telah dilakukan KPU tentunya akan berdampak pada kualitas demokrasi di Kabupaten Cianjur,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, membantah telah melakukan pelanggaran administrasi terkait NIK warga negara asing yang masuk DPT. Hilman menganggap hal itu karena ada ketidaksinkronan NIK atas nama Bahar dengan Gouhui Chen.

“Kami akan segera melakukan koreksi elemen data NIK dalam DPT. Artinya, NIK Mr Chen itu diganti dengan NIK Bahar. Kami perlu waktu dua-tiga hari karena harus melakukan koreksi juga di aplikasi Sidalih di KPU,” tutur Hilman.

Selain itu, kata Hilman, KPU juga sudah melakukan verifikasi terhadap NIK milik 16 warga negara asing lainnya. “Hasilnya nihil. Tak ada warga negara asing yang masuk ke dalam DPT,” tegas Hilman.

Namun, Hilman menyayangkan aspirasi yang disampaikan HMI dilakukan sepihak. Sebab, menurut Hilman, mereka tak mau melakukan klarifikasi terhadap tuduhan yang disampaikan.

“Saat ditawari untuk beraudiensi mereka malah menolak. Padahal masalah ini bisa dibicarakan dan kami telah menganggapnya selesai alias clear,” kata Hilman.

Hilman mengaku menghargai aksi yang dilakukan HMI sebagai bagian dari proses demokrasi. “Itu hak demokrasi mereka, namun saya sarankan kalau hendak melakukan aksi terlebih dahulu riset data supaya tidak salah,” imbuhnya. (daz)

Comments

comments