Plt Bupati Tarik Seluruh Sekdes Berstatus PNS

0
184

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur menarik 182 sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu diambil Pemkab Cianjur agar tidak terjadi pertentangan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.

“Jumlahnya ada 182 orang PNS yang selama ini menjadi sekretaris desa. Itu di luar yang pensiun dan meninggal dunia,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial, usai penyerahan surat keputusan (SK) penempatan kembali PNS ke lingkungan Pemkab Cianjur di Pendopo Kabupaten Cianjur, Kamis (10 Januari 2019).

Danial menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa disebutkan, pengangkatan sekretaris desa harus dilakukan kepala desa. Nanti, lanjut Danial, para mantan sekdes berstatus PNS itu akan segera ditempatkan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

“Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa bahwa sekdes itu harus diangkat oleh kepala desa. Makanya sekdes PNS yang ada di Kabupaten Cianjur harus segera dimutasikan ke kecamatan atau ke OPD,” bebernya.

Dengan begitu, kata Danial, hingga saat ini di setiap desa sudah tak ada lagi PNS yang menjabat sekretaris desa. Untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris desa, kepala desa akan membuka lelang jabatan.

“Ada mekanismenya diatur dalam peraturan bupati. Jadi untuk mengisi kekosongan dibuka semacam open bidding ke masyarakat,” terang Danial.

Kepala desa nanti harus membentuk panitia seleksi. Mereka bertugas membuat berbagai tahapan dalam proses lelang jabatan sekretaris desa itu.

“Nanti ada tahapan penjaringan. Jadi siapapun yang sesuai dengan ketentuan, boleh mencalonkan menjadi sekdes yang kosong itu,” beber dia.

Terdapat beberapa persyaratan teknis bagi calon sekretaris desa yang berminat. Dari pendidikan, mereka minimal merupakan lulusan SMA sederajat. Untuk persyaratan teknis lainnya, panitia seleksi yang akan menentukan.

“Asal memenuhi persyaratan, siapapun boleh mendaftarkan,” sebutnya.

Danial menyebutkan, dulu regulasi pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45/2007 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP itu juga disebutkan, ketika sekdes yang diangkat jadi PNS sudah menjabat lebih dari tujuh tahun, maka bisa dimutasikan.

“Sekitar 2007 dan 2008 itu kan sekdes yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS. Banyak persyaratannya. Tapi mereka ditetapkan di desa tersebut. Dalam perjalanan terbit UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Di dalamnya mengatur soal pengangkatan sekdes harus dilakukan kepala desa,” terang Danial.

Danial mengatakan Pemkab Cianjur tidak akan mengintervensi target waktu dilaksanakannya lelang jabatan untuk sekretaris desa. Dalihnya, teknis pengangkatan sekdes ranahnya sudah berada di pemerintahan desa.

“Nanti juga kan ada musyawarah kepala desa dengan BPD. Silakan itu kewenangan di pemerintahan desa setempat yang lebih tahu kebutuhannya,” tuturnya.

Tapi tak menutup kemungkinan PNS mantan sekretaris desa yang sekarang dimutasikan bisa ditarik kembali ke desa tersebut. Namun kepala desa harus mengajukan permohonan langsung ke kepala daerah.

“Kalau desa masih membutuhkan PNS yang sekarang ditarik, silakan ajukan ke Pak Bupati. Tapi nanti tergantung Pak Bupati, mengizinkan atau tidak. Kalau diizinkan, nanti sifatnya jadi penugasan. Hak-hak PNS-nya masih ada, cuma untuk tunjangannya ada di desa. Contohnya seperti perangkat di Pemkab Cianjur yang ditugaskan di KPU. Kurang lebih seperti itu,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments