Pemekaran Cianjur Selatan Tunggu Polical Will Pemerintah

0
213

CIANJUR, patas.id – Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) kembali mendorong percepatan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Cianjur Selatan. Pasalnya, secara regulasi semua persyaratan dan tahapan sudah dilalui.

“Kalau dari DPRD secara progres sudah tidak ada masalah. Kita mengacu kepada UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Semua tahapan demi tahapan selesai dilaksanakan. Sudah tidak ada masalah,” kata Dewan Pembina PMCK, Suryaman, usai audiensi dengan para wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (14 Desember 2018).

Suryaman mengatakan, tiga syarat utama pembentukan DOB yakni kewilayahan, kajian teknis, serta administrasi sudah terpenuhi. Namun saat ini yang masih jadi tarik-ulur yakni respons dari pihak eksekutif.

“Kita hanya menunggu ada respons atau tidak dari pihak pemerintahnya itu sendiri, eksekutif. Hanya kendalanya dari pihak eksekutif. Persoalan PP atau review undang-undang bukan jadi alasan,” tegas Suryaman.

Pembentukan DOB Cianjur Selatan, jelas Suryaman, sebetulnya sudah didorong Pemprov Jabar sejak 1999. PMCK sendiri mulai mendorong pembentukan DOB sejak 2008.

“Ada 13 kecamatan yang termasuk dalam DOB Cianjur Selatan. Kami akan terus mendorong. Apabila melihat kondisi politik Cianjur sekarang, kami optimistis bisa terwujud,” tuturnya.

Adanya moratorium pemekaran, sebut Suryaman, tidak berarti menghentikan proses pembentukan DOB. Ia berharap progresnya disesuaikan dengan agenda di pemerintah pusat.

“Tapi itu juga nanti tergantung dari progres (pemerintah) pusat,” pungkasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, Agus Indra, mengatakan pembentukan DOB Cianjur Selatan relatif sangat memungkinkan karena sudah melalui berbagai kajian dan memenuhi persyaratan. Apalagi saat ini pemekaran merupakan satu di antara prioritas Pemprov Jabar.

“Itu sebetulnya sudah diproses. Sekarang kan ada revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) karena di provinsi itu sudah jadi satu janji pak gubernur, mau tidak mau kan salah satu kabupaten yang potensial untuk dimekarkan itu adalah Cianjur. Makanya kita harus menyesuaikan, harus sinkron dengan RPJMD provinsi. Revisi (RPJMD) bulan Desember. Makanya itu masuk dalam revisi,” bebernya.

Secara teknis Agus tak bisa memastikan berapa lama selesainya proses revisi RPJMD. Nanti, draf revisi RPJMD akan dibahas di Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur.

“Nanti yang menetapkan RPJMD itu DPRD. Setelah itu dua kali diagendakan konsultasi ke Bappeda Provinsi Jawa Barat terus yang kedua evaluasi Perda RPJMD,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, yang memimpin audiensi, mengatakan bahwa pada prinsipnya DPRD menyetujui dilakukannya pemekaran Cianjur Selatan karena secara regulasi dan kajian sudah memenuhi syarat dengan beberapa indikator. Karena itu, DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Cianjur selatan.

“Kami juga sudah melakukan berbagai kajian bagaimana Cianjur Selatan tidak menjadi daerah terisolasi sehingga harus ada pemerintahan yang mandiri,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Deden memastikan usulan DOB ini akan dimasukkan ke dalam pembahasan perubahan RPJMD yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Insyaallah usulan DOB ini akan menjadi salah satu poin yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cianjur,” ujar dia. (daz)

Comments

comments