DPT Pemilu Bertambah 13 Ribu

0
32

CIANJUR, patas.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, merekomendasikan penundaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua. Alasannya, Bawaslu menilai data pemilih yang sudah diperbaiki belum sepenuhnya valid.

“Kami merekomendasikan penundaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Hasil Perbaikan Tahap Kedua,” tegas Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, di sela rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan tahap kedua, Selasa (13 November 2018).

Setidaknya ada tiga pertimbangan yang mendasari Bawaslu merekomendasikan penundaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Hasil Perbaikan Tahap Kedua. Pertama pada rapat pleno rekapitulasi DPT pada 13 September lalu, terdapat 13 kecamatan yang datanya berubah.

“Kemudian data dari Kemendagri yang masuk DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) non-DPT, belum kamti terima verifikasi dan rekam jejaknya. Selanjutnya data manual dari KPU berdasarkan verifikasi berjenjang dari tingkat kecamatan dan desa belum ter-input 100 persen dalam Sidalih (Sistem Data Pemilih),” ujarnya.

Rekomendasi penundaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Hasil Perbaikan Tahap Kedua itu, lanjut Hadi, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi permasalahan. Sebab, lanjut dia, berdasarkan versi Bawaslu, masih terdapat kemungkinan data pemilih yang tidak valid.

“Ada kemungkinan data pemilih yang tak terdaftar, ada kemungkinan juga data pemilih yang berhak tapi tak masuk DPT. Data pemilih ini sangat penting karena namtinya berhubungan dengan kebutuhan logistik,” tandasnya.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengaku rekomendasi dari Bawaslu akan dijadikan catatan khusus. Namun rekomendasi itu tak bisa dijadikan referensi menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Hasil Perbaikan Tahap Kedua.

“Alasan rekomendasi penudanaan karena belum sesuainya data penghitungan pemilih secara manual dengan Sidalih. Bagi kami ini bukan persoalan yang prinsip karena kaitannya dengan sistem,” terang Hilman.

KPU Kabupaten Cianjur pada prinsipnya hanya melaksanakan titah dari KPU RI. Artinya, rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT HP Tahap Kedua akan dilaksanakan sesuai agenda.

“Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK bersama Panwascam dan PPL tidak ada masalah. Data yang kami terima ini kan berjenjang dari bawah. Ketika di bawah tak ada masalah, apalagi di tingkat atas. Penundaan pleno bisa dilakukan jika terdapat perbedaaan data angka antara Bawaslu dan KPU. Sejauh ini tak ada data atau angka berbeda. Jadi kami akan lanjutkan,” tegasnya.

Jumlah DPT Hasil Perbaikan Tahap Kedua di Kabupaten Cianjur berdasarkan rekapitulasi di tingkat PPK sebanyak 1.668.744 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 847.812 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 820.932 pemilih. Pemilih itu tersebar di 6.874 TPS di 360 desa dan kelurahan.

“Ada penambahan sebanyak lebih kurang 13 ribuan pemilih selama sekitar satu bulan saat dilakukannya GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih),” ujar Hilman.

Awalnya data pemilih rekomendasi KPU RI dan Bawaslu RI yang dikategorikan DP4 non-DPT di Kabupaten Cianjur sebanyak 380 ribuan lebih. Setelah dilakukan penyaringan dengan cara menyandingkan data dari Disdukcapil, hanya terdapat 65 ribuan pemilih yang terverfikasi non-DPT.

“Data yang 65 ribuan pemilih itu kemudian kami sebarkan ke PPK dan PPS untuk dilakukan metode pencocokan dan penelitian terbatas. Hasil verifikasi di lapangan, terdapat penambahan sekitar 13 ribuan pemilih,” tandasnya. (daz)

Comments

comments