UMK Cianjur Tahun Depan Naik 8 Persen

0
72

CIANJUR, patas.id – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur untuk tahun depan dipastikan mengalami kenaikan 8,03 persen dibanding UMK 2018. Namun kenaikan upah tersebut masih menunggu ditetapkan Pemprov Jawa Barat.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai tahapan untuk merumuskan usulan UMK 2019.

“Kami sudah melakukan rapat bersama dengan dewan pengupahan, sudah disepakati usulan UMK 2019 yang berdasarkan rumusan dari regulasi yang ada,” ujar dia kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (25 Oktober 2018).

Sejak tahun lalu, UMK di setiap daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, rumus pengupahan terdiri dari UMK + UMK x inflasi + Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tahun ini Kementerian Keternagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran bernomor B.240/M-Naker/PHIBSK-UPAH/X/2019 pada 15 Oktober 2018, berisi penyampaian data tingkat inflasi nasional dan Pertumbuhan PDB 2018. Dalam surat itu disebutkan bahwa inflasi nasional angkanya menunjukan 2,88 persen dan Pertumbuhan Ekonomi Bruto atau PDB sebesar 5,15 persen.

“Dengan begitu kenaikan UMK pada 2019 berdasarkan keduanya menunjukan angka 8,03 persen,” kata Heri.

Melihat prosentase kenaikan tersebut, jika UMK Cianjur pada 2018 di angka Rp 2.162.366,91, maka pada tahun depan diperkirakan angkanya sekitar Rp 2,3 juta.

Namun, Heri mengaku belum bisa menyebutkan angka kenaikan secara tepatnya, mengingat mesti melalui beberapa tahapan lagi, terutama penetapan oleh pemprov. Tetapi, berkaca dari tahun sebelumnya, angka yang ditetapkan tidak berubah dari nominal yang diajukan berdasarkan rumus di PP 78/2015 tersebut.

“Pekan depan sekali lagi rapat, kemudian meminta rekomendasi ke Bupati Cianjur selanjutnya diusulkan ke Provinsi (Jawa Barat, red). Biasanya tidak jauh dari yang telah diajukan,” ucapnya.

Heri mengharapkan, dengan dipastikannya kenaikan upah setiap tahun melalui regulasi tersebut, buruh di Cianjur tidak perlu lagi melakukan aksi menuntut kenaikan upah.

“Kan sudah pasti akan naik, angkanya pun bisa dihitung sendiri. Setiap tahapan juga sudah dilalui. Meski begitu saya tidak bisa melarang kalau nanti ada aksi menuntut upah di atas rumusan yang ada, itu hak mereka,” ucapnya. (daz/*)

Comments

comments